Pantau - Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada I TNI AL memperkuat koordinasi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan nelayan menyusul dugaan masuknya kapal ikan asing di perairan Laut Natuna Utara.
Pertemukan Nelayan dengan Aparat untuk Cari Solusi BersamaBupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan pemerintah daerah telah mempertemukan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), perwakilan nelayan, unsur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Guspurla Koarmada I, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, dan instansi terkait dalam pertemuan yang digelar pada Rabu.
“Meski Natuna tidak memiliki kewenangan di wilayah laut, bukan berarti kami lepas tangan. Karena itu, kami mempertemukan nelayan dengan instansi berwenang agar berbagai temuan di lapangan dapat diketahui dan dicarikan solusi bersama,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut juga diisi edukasi mengenai batas negara di laut menggunakan peta untuk meningkatkan keselamatan pelayaran mengingat wilayah Natuna berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam.
Menurut Cen, nelayan melaporkan dugaan keberadaan kapal ikan asing sekitar 40 mil laut dari pulau-pulau terdepan Indonesia di wilayah Natuna yang diduga memengaruhi hasil tangkapan nelayan lokal.
Pemkab Upayakan Dukungan Alat Komunikasi bagi NelayanCen menjelaskan laporan terkait dugaan aktivitas kapal ikan asing sering terlambat diterima aparat karena sebagian nelayan belum memiliki sarana komunikasi yang memadai.
“Kita memerlukan alat komunikasi agar nelayan dapat segera melaporkan temuan di lapangan kepada Guspurla atau Pos TNI AL terdekat sehingga dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar kebijakan yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi nelayan Natuna dapat ditinjau kembali.
“Kita juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar kebijakan yang tidak cocok diterapkan untuk nelayan Natuna dapat ditinjau kembali,” katanya.
Sementara itu, Pengurus HNSI Natuna Aprizal mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memfasilitasi dialog antara nelayan dan instansi terkait.
“Bupati tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga telah memberikan kami ruang untuk berdiskusi dengan pihak berwenang,” tuturnya.
