Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memfokuskan alokasi anggaran senilai Rp550 miliar pada struktur pagu Tahun Anggaran (TA) 2026-2027 untuk perbaikan sarana prasarana (sarpras) pemadam kebakaran serta penguatan infrastruktur pembasahan di lahan gambut yang rawan terbakar.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan pengalokasian dana ratusan miliar tersebut menjadi strategi agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beralih ke sistem preventif.
"Kalau melihat dari struktur anggaran yang kami usulkan, terdapat sekitar Rp550 miliar untuk perbaikan sarpras, kemudian juga peningkatan patroli, kemudian juga perbaikan embung-embung air atau sekat kanal di lahan-lahan gambut yang itu menjadi prioritas," kata Wamenhut Rohmat Marzuki.
Wamenhut menjelaskan optimalisasi sekat kanal dan embung air menjadi sangat krusial guna menjaga hidrologi lahan gambut tetap basah, sehingga memitigasi potensi kebakaran bawah permukaan (ground fire) yang selama ini sulit dipadamkan jika kekeringan melanda.
Baca juga: BNPB lakukan modifikasi cuaca guna padamkan karhutla di Aceh Barat
Langkah penguatan infrastruktur pertahanan karhutla ini sengaja dipacu menyusul adanya peringatan dini mengenai prediksi siklus El Nino empat tahunan yang membayangi Indonesia, dimana pada siklus terdahulu luas lahan terbakar tergolong besar.
Kemenhut mencatat pada periode El Nino tahun 2023 luas area yang hangus terbakar mencapai 1,16 juta hektare, sementara pada siklus 2019 seluas 1,6 juta hektare, dan pada tahun 2015 mencatatkan rekor kerusakan tertinggi mencapai 2,6 juta hektare.
Rencana mitigasi Kemenhut tersebut selaras dengan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengumumkan musim kemarau tahun 2026 berpotensi bersifat lebih kering jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya selama periode 30 tahun terakhir.
Adapun kondisi kemarau itu dipengaruhi oleh aktifnya fenomena El Nino yang mulai muncul pada akhir April hingga awal Mei 2026 dan puncaknya Agustus, sehingga kehadiran fenomena inilah yang berpengaruh pada berkurangnya intensitas curah hujan yang dibutuhkan untuk membasahi lahan mineral gambut sehingga tidak mudah terbakar.
Baca juga: Kemenhut sebut gambut jadi faktor penting perdagangan karbon kehutanan
"Selain itu juga melalui usulan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) di tahun 2026, kami juga mengusulkan anggaran yang signifikan untuk penanggulangan dan pencegahan dari karhutla untuk tahun ini. Mohon dukungan dari bapak ibu sekalian," kata Wamenhut Rohmat.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menyambut baik komitmen kementerian yang mulai mengalihkan fokus anggaran pada komponen sarpras fisik dan keterlibatan masyarakat di lapangan.
Namun ia mengingatkan agar realisasi serapan anggaran infrastruktur air dan sarpras tersebut dapat selesai tepat waktu sebelum puncak kemarau tiba, sehingga kinerja tim di lapangan tidak lagi bersifat reaktif saat titik api sudah meluas.
Baca juga: BMKG ungkap perbedaan karakteristik karhutla gambut dan nongambut
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis, mengatakan pengalokasian dana ratusan miliar tersebut menjadi strategi agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beralih ke sistem preventif.
"Kalau melihat dari struktur anggaran yang kami usulkan, terdapat sekitar Rp550 miliar untuk perbaikan sarpras, kemudian juga peningkatan patroli, kemudian juga perbaikan embung-embung air atau sekat kanal di lahan-lahan gambut yang itu menjadi prioritas," kata Wamenhut Rohmat Marzuki.
Wamenhut menjelaskan optimalisasi sekat kanal dan embung air menjadi sangat krusial guna menjaga hidrologi lahan gambut tetap basah, sehingga memitigasi potensi kebakaran bawah permukaan (ground fire) yang selama ini sulit dipadamkan jika kekeringan melanda.
Baca juga: BNPB lakukan modifikasi cuaca guna padamkan karhutla di Aceh Barat
Langkah penguatan infrastruktur pertahanan karhutla ini sengaja dipacu menyusul adanya peringatan dini mengenai prediksi siklus El Nino empat tahunan yang membayangi Indonesia, dimana pada siklus terdahulu luas lahan terbakar tergolong besar.
Kemenhut mencatat pada periode El Nino tahun 2023 luas area yang hangus terbakar mencapai 1,16 juta hektare, sementara pada siklus 2019 seluas 1,6 juta hektare, dan pada tahun 2015 mencatatkan rekor kerusakan tertinggi mencapai 2,6 juta hektare.
Rencana mitigasi Kemenhut tersebut selaras dengan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengumumkan musim kemarau tahun 2026 berpotensi bersifat lebih kering jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya selama periode 30 tahun terakhir.
Adapun kondisi kemarau itu dipengaruhi oleh aktifnya fenomena El Nino yang mulai muncul pada akhir April hingga awal Mei 2026 dan puncaknya Agustus, sehingga kehadiran fenomena inilah yang berpengaruh pada berkurangnya intensitas curah hujan yang dibutuhkan untuk membasahi lahan mineral gambut sehingga tidak mudah terbakar.
Baca juga: Kemenhut sebut gambut jadi faktor penting perdagangan karbon kehutanan
"Selain itu juga melalui usulan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) di tahun 2026, kami juga mengusulkan anggaran yang signifikan untuk penanggulangan dan pencegahan dari karhutla untuk tahun ini. Mohon dukungan dari bapak ibu sekalian," kata Wamenhut Rohmat.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi menyambut baik komitmen kementerian yang mulai mengalihkan fokus anggaran pada komponen sarpras fisik dan keterlibatan masyarakat di lapangan.
Namun ia mengingatkan agar realisasi serapan anggaran infrastruktur air dan sarpras tersebut dapat selesai tepat waktu sebelum puncak kemarau tiba, sehingga kinerja tim di lapangan tidak lagi bersifat reaktif saat titik api sudah meluas.
Baca juga: BMKG ungkap perbedaan karakteristik karhutla gambut dan nongambut
