Jakarta, VIVA – Pemerintah memberi sinyal kuat bahwa kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi kembali berkurang dari pagu Rp268 triliun yang telah ditetapkan sebelumnya.
Penghematan itu diperkirakan muncul setelah pemerintah menyelesaikan penataan ulang menyeluruh terhadap tata kelola program yang saat ini tengah dilakukan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah tidak sedang membahas pemangkasan anggaran secara langsung. Namun, hasil evaluasi sementara menunjukkan kebutuhan riil program kemungkinan lebih rendah dibandingkan proyeksi yang digunakan sebelumnya.
“Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo Hadi di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis 11 Juni 2026.
Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini masih melakukan penghitungan ulang bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperoleh kebutuhan anggaran yang lebih akurat setelah proses penataan program selesai dilakukan.
“Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN,” ujarnya.
“Jadi dari proses penataan nanti akan akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” lanjutnya.
Saat ditanya apakah evaluasi tersebut juga mencakup insentif operasional yang diterima dapur MBG, Prasetyo memastikan seluruh komponen biaya akan masuk dalam proses perhitungan ulang.
“Semua, semua, semua,” katanya.
Langkah evaluasi itu dilakukan setelah pemerintah sebelumnya memangkas pagu anggaran MBG menjadi Rp268 triliun dari alokasi awal Rp335 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan efisien.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah masih membuka ruang untuk penghematan lanjutan dalam program yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo tersebut.
Di tengah proses evaluasi, pemerintah menargetkan penataan ulang tata kelola MBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan.
“Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya,” ujar Prasetyo.
