Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah tengah melakukan exercise dalam menghadapi pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu.
Kemendagri disebut terus menyiapkan berbagai skenario, baik jika pemerintah maupun DPR yang nantinya menjadi pengusul inisiatif RUU tersebut.
Tito menegaskan Kemendagri sebagai leading sector dalam urusan kepemiluan harus selalu siap dengan berbagai dokumen dan rancangan yang diperlukan dalam proses legislasi.
“Ya kita melakukan exercise tentunya. Kalau inisiatif-nya pemerintah, ya kami harus sudah siap nanti dengan konsep, draf. Kalau inisiatif-nya dari, dari mana? Dari DPR, ya kami siap dengan DIM nanti, kira-kira gitu, daftar isian masalah,” ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).
Ia menambahkan pemerintah pada prinsipnya siap menghadapi berbagai skenario pembahasan, baik ketika inisiatif berasal dari pemerintah maupun DPR.
“Apa pun skenarionya, kami mempersiapkan diri. Kalau untuk Kemendagri, pasti akan menjadi lead, kan? Dari pemerintah. Ya kami mempersiapkan. Ketika timing-nya, dari pemerintah ataupun dari DPR membahas, ya kami sudah siap, kira-kira gitu,” tuturnya.
Tito juga merespons isu yang menyebut adanya kemungkinan RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Ia mengaku belum menerima pembahasan resmi terkait hal tersebut, namun memastikan Kemendagri tetap menyiapkan diri.
“Saya belum mendengar, baru isu yang saya dengar. Tapi, seperti biasalah, kalau Kemendagri sebagai bagian dari pemerintah, apalagi biasanya menjadi lead, ya, di depan dalam penanganan untuk membuat undang-undang kepemiluan, pilkada, dan lain-lain, kami harus siap dengan skenario bila pemerintah yang menjadi inisiatif,” ungkapnya.
Ia menegaskan berbagai kajian terus dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi dinamika pembahasan regulasi kepemiluan ke depan.
“Kami harus siap, makanya kajian-kajian kita lakukan terus sekarang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut seluruh partai politik di DPR telah siap membahas Revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu disampaikannya menanggapi isu RUU Pemilu yang kabarnya akan diambil sebagai inisiatif pemerintah.
Dasco mengungkapkan, seluruh fraksi partai sudah menyatakan siap membahas perubahan aturan pemilu, baik dari sisi naskah akademik maupun pasal per pasal.
“Kami kebetulan barusan bertemu dengan pimpinan Komisi II, pimpinan Komisi II menyatakan bahwa untuk Revisi Undang-Undang Pemilu itu, Komisi II dari semua partai yang ada itu sudah siap untuk membahas perubahan-perubahan, baik naskah akademik maupun kemudian rancangan pasal per pasal yang akan kemudian diubah,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
“Sehingga saya pikir kesiapan DPR RI dalam hal Revisi Undang-Undang Pemilu tidak perlu diragukan,” lanjutnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat, Komisi II DPR akan membuka ruang partisipasi publik untuk menghimpun masukan masyarakat.
