Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus mampu menyediakan barang kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, terutama untuk barang-barang bersubsidi.
“Terutama yang barang-barang subsidi, seperti LPG 3 kilogram, minyak, beras, pupuk itu harus lebih murah," kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Ferry mengatakan harga yang lebih terjangkau itu menjadi salah satu indikator kinerja utama (KPI) Koperasi Merah Putih.
Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, koperasi tersebut juga diharapkan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat melalui layanan keuangan mikro.
Baca juga: BPJS Kesehatan gandeng Kopdes Merah Putih sebagai kanal pembayaran JKN
Menurut dia, skema pembiayaan yang disalurkan melalui koperasi harus menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah.
"Presiden sudah memberi arahan paling maksimal 6 persen," ujarnya.
Ferry menambahkan untuk menjaga harga barang tetap kompetitif, pemerintah akan mendorong Koperasi Merah Putih memperoleh pasokan langsung dari produsen atau perusahaan pemegang merek utama.
"Kalau untuk barang-barang di luar subsidi, itu kita pasti akan lakukan pengambilan barang dari pabrikan atau prinsipal-prinsipal besar sehingga kita bisa menjual dengan harga yang lebih terjangkau buat masyarakat," ucapnya.
Namun demikian, anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan perlunya dukungan modal kerja yang memadai agar koperasi dapat membeli barang dari pemasok.
Menurut dia, apabila dari plafon pembiayaan sebesar Rp3 miliar per koperasi hanya tersisa sekitar Rp300 juta untuk modal kerja, jumlah tersebut berpotensi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ribuan jenis barang di gerai koperasi.
Sementara itu, ia mengatakan sebagian besar pemasok umumnya mensyaratkan pembayaran tunai sehingga koperasi memerlukan likuiditas yang cukup untuk mengisi stok barang.
Ia menilai alokasi modal kerja yang tersedia saat ini masih perlu dikaji kembali, mengingat Koperasi Merah Putih diproyeksikan menyediakan ribuan jenis barang kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Menkop perkirakan 40 ribu Koperasi Merah Putih beroperasi akhir 2026
“Rp300 juta dibutuhkan untuk mengisi 4.500 stock keeping unit (SKU) sampai 6.000. Berapa Pak yang dibutuhkan modal? Nah ini siapa yang menyediakan? Ini harus dipikirkan,” ucap Darmadi.
Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Merah Putih di berbagai daerah setelah sebelumnya meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program tersebut.
Pemerintah juga berencana meresmikan operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit dapat beroperasi pada akhir 2026.
“Terutama yang barang-barang subsidi, seperti LPG 3 kilogram, minyak, beras, pupuk itu harus lebih murah," kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Ferry mengatakan harga yang lebih terjangkau itu menjadi salah satu indikator kinerja utama (KPI) Koperasi Merah Putih.
Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, koperasi tersebut juga diharapkan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat melalui layanan keuangan mikro.
Baca juga: BPJS Kesehatan gandeng Kopdes Merah Putih sebagai kanal pembayaran JKN
Menurut dia, skema pembiayaan yang disalurkan melalui koperasi harus menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah.
"Presiden sudah memberi arahan paling maksimal 6 persen," ujarnya.
Ferry menambahkan untuk menjaga harga barang tetap kompetitif, pemerintah akan mendorong Koperasi Merah Putih memperoleh pasokan langsung dari produsen atau perusahaan pemegang merek utama.
"Kalau untuk barang-barang di luar subsidi, itu kita pasti akan lakukan pengambilan barang dari pabrikan atau prinsipal-prinsipal besar sehingga kita bisa menjual dengan harga yang lebih terjangkau buat masyarakat," ucapnya.
Namun demikian, anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan perlunya dukungan modal kerja yang memadai agar koperasi dapat membeli barang dari pemasok.
Menurut dia, apabila dari plafon pembiayaan sebesar Rp3 miliar per koperasi hanya tersisa sekitar Rp300 juta untuk modal kerja, jumlah tersebut berpotensi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ribuan jenis barang di gerai koperasi.
Sementara itu, ia mengatakan sebagian besar pemasok umumnya mensyaratkan pembayaran tunai sehingga koperasi memerlukan likuiditas yang cukup untuk mengisi stok barang.
Ia menilai alokasi modal kerja yang tersedia saat ini masih perlu dikaji kembali, mengingat Koperasi Merah Putih diproyeksikan menyediakan ribuan jenis barang kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Menkop perkirakan 40 ribu Koperasi Merah Putih beroperasi akhir 2026
“Rp300 juta dibutuhkan untuk mengisi 4.500 stock keeping unit (SKU) sampai 6.000. Berapa Pak yang dibutuhkan modal? Nah ini siapa yang menyediakan? Ini harus dipikirkan,” ucap Darmadi.
Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Merah Putih di berbagai daerah setelah sebelumnya meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program tersebut.
Pemerintah juga berencana meresmikan operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit dapat beroperasi pada akhir 2026.
