Pemerintah mencatat adanya ketidaksesuaian yang sangat besar antara target perencanaan dan realisasi pembangunan dapur gizi di lapangan. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang beroperasi saat ini dilaporkan melonjak drastis melampaui kuota awal.
Rencana induk operasional awalnya hanya menetapkan target pembangunan sebanyak 21.000 titik pelayanan di seluruh Indonesia. Namun kuota tersebut saat ini telah melesat hingga menyentuh angka 27.877 titik dapur produksi.
"Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kamis (11/6/2026). Imbas praktik ilegal tersebut, terjadi pembengkakan sebanyak 6.877 titik fasilitas baru di luar perhitungan pemerintah.
Masalah pelonjakan kuota ini juga terdeteksi menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar secara masif. Target awal untuk kawasan perbatasan tersebut sebenarnya dipatok hanya sebesar 2.000 lokasi pelayanan gizi.
Baca Juga: Istana Janji Program MBG Bakal Ditata Ulang Menyeluruh Secepatnya
Kondisi riil di lapangan saat ini justru menunjukkan jumlah sebaran titik di wilayah terluar itu melonjak menjadi 8.617 lokasi. Dari total sebaran tersebut, sebanyak 6.138 titik dilaporkan sudah mengantongi surat keputusan resmi dari Badan Gizi Nasional.
Padahal jumlah fisik bangunan dapur umum yang sudah selesai dikerjakan secara nyata baru berkisar 1.700 titik. Pemerintah memastikan akan segera melakukan penataan ulang secara menyeluruh untuk mengembalikan jumlah operasional sesuai target efisiensi.
