Bisnis.com, SURABAYA – Program prioritas pemerintah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dianggap sejumlah elemen masyarakat akan semakin membebani kas negara. Bahkan, sejumlah unsur Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di tanah air memasukkan kebijakan tersebut sebagai salah satu tuntutan kritikan kepada pemerintah.
Wakil Menteri Koperasi RI Farida Farichah pun angkat bicara mengenai pendapat bahwa program KDMP membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut bahwa anggapan tersebut hanya sebatas asumsi yang tidak dapat dibuktikan maupun diukur lewat data yang didapat dari hasil kalkulasi secara matematis.
"Anggapan itu kan perspektif. Kalau anggapan enggak bisa diukur," beber Farida kepada awak media di Surabaya, dikutip Kamis (11/6/2026).
Farida juga membeberkan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah satu dari sekian program strategis pemerintah yang dijalankan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab, lanjut dia, kehadiran KDMP tersebut juga difasilitasi pemerintah dan memiliki dampak dalam mengelola potensi daerah bagi masyarakat desa ataupun kelurahan.
"Kalau penghamburan itu kan kalau tidak sesuai dengan faktanya. Negara hadir untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat desa dan kelurahan untuk mengelola potensi desanya sendiri dalam bentuk fasilitasi bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," jelasnya.
Seperti diketahui, Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim Id Deni Oktaviano Pratama menjelaskan bahwa reformasi jilid II akan dimulai. Menurutnya, pemicu dari peristiwa tersebut adalah sejumlah permasalahan yang terjadi saat ini di Indonesia, termasuk sengkarut KDMP.
Baca Juga
- Bakom: Koperasi Desa Merah Putih Akan Diperkuat dengan Inpres No 9 dan 17
- Satgas Pasti OJK Sebut Himpun Dana ala Koperasi BLN Ilegal
- Jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang Beroperasi di Jabar Masih Jauh dari Target
"Jadi memang pada dasarnya reformasi jilid dua yang segera mungkin juga dimulai, ini bentuk suatu keresahan kita sebenarnya. Bukan hanya dari objek mahasiswa, tapi juga objek masyarakat luas. Mulai dari program-program pemerintah pusat, seperti MBG, Kopdes, rupiah melemah, termasuk militerisme yang masuk ranah sipil semenjak RUU TNI sampai hari ini sudah disahkan menjadi undang-undang, dan berbagai kasus penyerangan terhadap sipil juga itu membuat kami gerah, membuat kami kemudian resah bahwa negara ini mengalami kemunduran demokrasi," jelas mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi tersebut.
Senada, Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Official Muhammad Zainnur Abdillah menjelaskan pihaknya masih membahas aksi untuk merespons pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS. Ditambah, sejumlah program pemerintah pusat yang membebani ekonomi negara karena APBN banyak terserap, sementara banyak pos anggaran yang disubsidi negara.
Sejumlah kritik dilontarkan kaum mahasiswa tentang pelbagai program pemerintah yang semakin membebani kas negara seperti MBG, KDMP, serta wacana program pembangunan batalion baru yang menjadi isu utama dalam tuntutan yang akan disampaikan.
"Beberapa program, Koperasi Desa Merah Putih hari ini pun masih belum berjalan selayaknya program itu yang diharapkan, kemudian menyejahterakan rakyat-rakyat yang ada di desa," pungkasnya.
