Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengatakan tidak mudah membenahi persoalan yang ada di Badan Gizi Nasional (BGN) yang berkaitan dengan program prioritas Presiden, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Pras sapaan akrabnya kepada Nanik Sudaryati Deyang Kepala BGN yang baru, dalam rapat di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026). Ia menilai persoalan-persoalan MBG perlu dibuat klaster, sehingga jelas masalahnya di mana saja.
“Maka minta tolong di klaster ya, supaya nanti kita cara menyelesaikannya itu juga langsung punya gambaran. Meskipun tidak mudah ya, ada yang tidak mudah. Karena tadi yang disampaikan KSP (Kantor Staff Presiden) itu yang sudah terlanjur berkontrak, yang sudah terlanjur terbangun, yang sudah terlanjur keluar surat penunjukan atau surat kontrak dari BGN-nya,” ujar Pras.
Menurutnya, tantangan perbaikan program MBG bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga berkaitan dengan berbagai proyek dan kontrak yang sudah berjalan. Karena itu, pemerintah harus memperbaiki persoalan satu per satu tanpa mengganggu tujuan utama program tersebut.
Ia menegaskan, MBG merupakan program strategis yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, balita, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus menjadi pendorong perekonomian masyarakat.
“Ini manifesto keberpihakan, ini manifesto kemanusiaan. Hak asasi yang paling utama, ini kan masalah makan dan urusan perut. Nah, pemerintah mengintervensi itu, dan sekaligus sebagai pengungkit ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah juga terus membenahi tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru, setelah ditemukan indikasi pemborosan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp12 triliun per tahun atau sekitar Rp1 triliun per bulan.
Zulkifli Hasan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan mengatakan potensi pemborosan itu berkaitan dengan membengkaknya jumlah titik layanan MBG yang melampaui rencana awal.
“Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya, laporan Ibu Nanik tadi barusan. Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp6.000.000 satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun pemborosan. Berarti kalau satu tahun 12 triliun,” ungkap Zulhas.
Menurutnya, pembengkakan jumlah SPPG dan potensi pemborosan anggaran tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi manajemen baru BGN yang dipimpin Nanik Sudaryati Deyang, didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
“Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” katanya.
Zulhas menambahkan, Prabowo Subianto Presiden RI telah meminta agar tata kelola program MBG dibenahi dalam waktu satu bulan ke depan. Program yang dinilai berjalan baik akan tetap diteruskan, sementara berbagai persoalan yang ditemukan akan segera diperbaiki agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan tepat sasaran. (lea/bil/faz)
