JAKARTA, KOMPAS– Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan refocusing program Makan Bergizi Gratis yang salah satunya akan lebih menyasar kelompok 3B atau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, pelaksanaan program tersebut juga akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Isyana Bagoes Oka mengatakan, Badan Gizi Nasional telah menyampaikan bahwa fokus program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 terkait Tata Kelola MBG, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ditugaskan dalam distribusi dan edukasi MBG pada kelompok 3B. Saat ini, BGN pun telah menugaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengalokasikan porsi MBG untuk kelompok 3B.
“Kelompok 3B ini menjadi sangat penting. Kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1.000 hari pertama kehidupan sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan angka stunting nanti dapat terus dikurangi,” tuturnya saat ditemui di sela-sela kegiatan festival musik antar-SMA se-Jabodetabek bertajuk “Safe Sound Fest” di SMAN 70, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1.000 hari pertama kehidupan sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan angka stunting nanti dapat terus dikurangi.
Isyana menambahkan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga telah mendayagunakan hampir 600.000 tim pendamping keluarga untuk mendukung program MBG. Tim tersebut yang juga ditugaskan untuk membantu mendistribusikan MBG untuk kelompok 3B serta mengedukasi masyarakat mengenai pemenuhan gizi keluarga.
Dengan begitu, ia berharap, MBG yang dibagikan ke kelompok 3B bisa tepat sasaran. Menu MBG yang diberikan pun sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang untuk mencegah tengkes (stunting) di masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, sesuai Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG, BPOM juga ditunjuk untuk mengawasi distribusi MBG, yakni mulai dari bahan baku yang digunakan sampai pada mitigasi distribusi MBG. Komitmen ini dijalankan untuk memastikan MBG yang disalurkan bisa berkualitas dan aman bagi penerima sasaran.
“Kita akan dukung semaksimal mungkin program MBG ini termasuk mengerahkan kader-kader BPOM yang hampir 100.000-an se-Indonesia. Kami sudah bertekad, ada dana atau tidak, kita akan tetap support maksimal program Makan Bergizi Gratis ini,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dalam siaran pers menuturkan, setidaknya ada empat langkah yang akan dijalankan dalam rangka menata ulang BGN dalam pelaksanaan program MBG.
Empat langkah itu meliputi, refocusing penerima manfaat MBG, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di wilayah 3T.
“Untuk refocusing penerima manfaat, kami jug memerlukan dukungan Kementerian Kesehatan. Sebab fokus sasaran penerima manfaat MBG ke depan adalah kalangan 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita), yang menjadi domain isu Kemenkes,” tuturnya.
Ditemui terpisah, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus seusai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026) lalu, menuturkan, Kementerian Kesehatan telah mengusulkan adanya tambahan ahli gizi dalam penyaluran MBG. Ketersediaan ahli gizi ini termasuk dalam penyaluran MBG di wilayah 3T.
“Kita memberi masukan untuk tambahan ahli gizi yang mendukung MBG sehingga pelayanan bisa makin bagus. Jadi kita harapkan refocusing MBG ini bisa meningkatkan pelayanan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Benjamin menyampaikan, sekalipun program MBG ke depan akan diperkuat pada penyaluran untuk kelompok 3B di wilayah 3T, program yang sudah berjalan dengan sasaran anak sekolah tetap berjalan seperti biasa. Pemenuhan makanan bergizi untuk meningkatkan status gizi masyarakat setidaknya dibutuhkan sejak masa pranikah, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak usia sembilan tahun.
Pada fase tersebut, pembentukan otak terjadi secara optimal. Itu sebabnya, kelompok prioritas tersebut harus dipastikan mendapatkan MBG, termasuk pada wilayah 3T yang penyalurannya dinilai belum maksimal selama ini.
“Semua pelayanan masih tetap berjalan. Namun, kesiapan di wilayah 3T kan memang masih kurang. Jadi itu yang kita kejar untuk menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. Jika anak di wilayah terpencil tidak mendapatkan gizi yang bagus itu, kan, rugi. Jadi itu yang diutamakan,” tutur Benjamin.
