JAKARTA, KOMPAS - Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pertemuan itu berlangsung di tengah situasi ekonomi nasional yang belakangan menghadapi tekanan akibat tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta lesunya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan.
Jusuf Kalla yang tiba di Istana Merdeka bersama putranya, Solihin Kalla, disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di area kedatangan. Keduanya lantas diarahkan menuju ruang kerja Presiden dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut, Presiden Prabowo tampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pertemuan antara Prabowo dan Kalla tersebut berlangsung menyusul rentetan dialog Presiden dengan para ekonom yang dalam dua pekan terakhir terus mengalir ke Istana. Sebelumnya, pada 9 Juni lalu, Presiden memanggil sejumlah pakar ekonomi, yakni Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, anggota DEN Chatib Basri, serta Sekretaris DEN Septian Hario Seto.
Setiap kebijakan ekonomi pasti memiliki dampak politik, persoalannya seberapa kuat Presiden mampu meminimalkan dampak atau risiko-risiko yang mungkin muncul?
Sebelumnya, pada Jumat, 22 Mei 2026, Presiden juga mengundang sejumlah tokoh ekonomi senior untuk membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi serta langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Dalam pertemuan itu, Presiden memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, ekonom senior J Soedradjad Djiwandono, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo.
Dalam keterangan pers usai pertemuan, Kalla menjelaskan bahwa diskusi utamanya berfokus pada langkah strategis mencapai swasembada energi sebagai motor penggerak ekonomi. Kalla menyatakan kesiapannya untuk menambah kapasitas energi nasional sebesar 2.000 megawatt melalui pembangunan PLTA dan PLTG, melengkapi proyek 1.500 megawatt yang telah berjalan. Proyek investasi energi tersebut diperkirakan bernilai Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun, dengan desain dan lokasi yang telah disiapkan.
Menurutnya, ketersediaan energi merupakan syarat mutlak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa pasokan energi yang memadai, target pertumbuhan 8 persen akan sulit terealisasi. Pemerintah kini memprioritaskan pembangunan energi nasional sebagai pilar utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dari kondisi saat ini yang berada di angka 5-6 persen.
"Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8 persen, yang sekarang 5-6 persen. Karena itu butuh energi yang kuat seperti itu," ujar Kalla.
Selain membahas ekonomi dan investasi, pertemuan tersebut juga menyentuh isu perdamaian global, termasuk perkembangan situasi di Thailand Selatan, Afghanistan, dan Pakistan. "Perdamaian tentang bagaimana Thailand Selatan itu, ya, dan bagaimana tentang Pakistan, Afghanistan. Kita lagi terus bicarakan," ujar Kalla.
Dihubungi terpisah, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, di tengah kondisi ekonomi saat ini penting bagi Presiden Prabowo untuk berdiskusi dengan para tokoh ekonomi. Sebab, setiap kebijakan ekonomi yang akan diambil tidak hanya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat tetapi juga memiliki risiko politik tertentu. Oleh karena itu, perlu bagi Presiden untuk mendapatkan masukan dan saran yang juga bisa mengukur sejauh mana dampak politik yang muncul dari kebijakannya.
Apalagi, menurut Arya, setiap kebijakan ekonomi pemerintah saat ini selalu memunculkan dua narasi. Pemerintah kini selalu menggaungkan bahwa meski ada tren pelemahan rupiah dan anjloknya pasar saham, fundamental ekonomi Indonesia kuat. Di sisi lain, publik dan sektor swasta memiliki pandangan yang bertentangan, misalnya, mengenai pelemahan rupiah dan pasar saham yang bisa berujung pada krisis, persoalan independensi bank sentral, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak.
Perbedaan narasi antara pemerintah dan publik ini yang kata Arya perlu diantisipasi oleh Presiden. Meskipun setiap kebijakan pemerintah saat ini selalu mendapatkan dukungan dari parlemen, publik memiliki suara berbeda yang disampaikan melalui berbagai kanal. Hal itu bisa berimbas pada banyak hal termasuk kepada pilihan politik warga nantinya.
“Setiap kebijakan ekonomi pasti memiliki dampak politik, persoalannya seberapa kuat Presiden mampu meminimalkan dampak atau risiko-risiko yang mungkin muncul?” ujar Arya.
Melalui pertemuan dengan sejumlah tokoh, Arya menduga, pembicaraan mengenai upaya meminimalkan dampak politik itu pasti ada. Apalagi, beberapa tokoh ekonomi yang ditemui juga sekaligus tokoh politik nasional.
