JAKARTA, KOMPAS – Industri manufaktur nasional menghadapi tekanan berlapis di tengah ketidakpastian global hingga pelemahan rupiah. Pelaku usaha melihat kombinasi pelemahan daya beli, kenaikan biaya bahan baku, dan ketergantungan impor bukan saja meningkatkan biaya produksi tetapi juga mengancam produksi serta membuka risiko penutupan usaha pada sejumlah sektor padat karya.
Mengutip laman Jisdor, Kamis (10/6/2026), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat ke level Rp 17.981. Sebelumnya dari 4-9 Juni 2026, rupiah tercatat melemah di angka sekitar 18.000.
Dari kondisi tersebut, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menilai, level Rp 17.900an belum cukup memberikan rasa aman bagi pelaku usaha kecil. Kondisi usaha masih berat karena kenaikan biaya produksi terjadi bersamaan dengan lemahnya daya beli masyarakat.
“Saat (rupiah) melemah menyentuh Rp 18.000 (terhadap dolar AS), kami pelaku IKM berusaha atau belum melakukan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, penting untuk pemerintah menjaga dan menguatkan nilai rupiah. Saat ini kami masih bertahan. Tetapi,” ujar Nandi, saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Nandi, berbagai tekanan yang tak kunjung reda tersebut berpotensi menggerus keberlangsungan usaha apabila tidak diimbangi dengan langkah perlindungan terhadap pasar domestik. Pelaku IKM, khususnya di sektor manufaktur padat karya dan di sektor konveksi-tekstil, semakin sulit bersaing dengan produk impor berharga murah yang membanjiri pasar.
Di tengah tekanan kurs dan kenaikan harga bahan baku, keberlangsungan IKM menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi daerah dan lapangan kerja, mengingat sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Di tengah kondisi saat ini pula, Nandi berharap pemerintah memberi perhatian lebih besar terhadap keberlangsungan sentra-sentra industri kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah. Aktivitas perdagangan secara langsung atau offline juga perlu kembali digairahkan agar perputaran uang di tingkat masyarakat tetap terjaga.
"Sentra-sentra industri dan pelaku IKM harus dihidupkan kembali. Pasar offline perlu digerakkan supaya uang bisa berputar di daerah. Perputaran ekonomi kelas menengah ke bawah sangat bergantung pada ini," katanya.
Ia menambahkan, revitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta IKM perlu dilakukan secara serius. Tanpa perlindungan yang memadai, pelaku usaha kecil berisiko kehilangan pasar akibat persaingan dengan barang impor murah, termasuk yang masuk secara ilegal.
"Kalau UMKM terus dihadapkan pada banjir barang impor murah, kami tidak akan kuat. Lama-lama bisa terjadi penutupan usaha. Terlebih industri kita masih harus menghadapi tekanan geopolitik dan pelemahan rupiah," ujar Nandi.
Nandi mengingatkan, keterlambatan respons pemerintah dapat memperbesar risiko sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya angka pengangguran apabila banyak usaha kecil akhirnya tidak mampu bertahan.
"Kuncinya pemerintah harus mau mendengar pelaku usaha kecil di bawah. Kami membutuhkan langkah nyata agar usaha kecil tetap bisa bertahan dan menyerap tenaga kerja," ujar Nandi.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, sekitar 60 persen kebutuhan bahan baku industri tekstil nasional masih bergantung pada impor. Ketergantungan tersebut bahkan semakin besar pada sektor hilir.
"Kalau dilihat peta bahan baku industri tekstil, ketergantungan terhadap impor rata-rata sekitar 60 persen. Anehnya, semakin ke hilir justru ketergantungannya semakin tinggi," ujar Redma dihubungi terpisah.
Menurut dia, struktur industri yang belum terintegrasi membuat pelemahan rupiah langsung berdampak pada biaya produksi. Padahal, Indonesia memiliki kapasitas industri serat dan benang yang seharusnya dapat menjadi penopang rantai pasok domestik.
Tekanan terhadap industri, lanjut Redma, datang secara berlapis. Setelah terdampak lonjakan harga bahan baku akibat konflik geopolitik global, pelaku usaha kini menghadapi depresiasi rupiah dan kenaikan biaya pendanaan akibat suku bunga yang tinggi.
Untuk meredam dampak tersebut, sebagian besar perusahaan memilih tidak meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen. Sebagai gantinya, perusahaan mengurangi pembelian bahan baku sehingga volume produksi menurun.
"Hampir semua industri tekstil menyikapinya dengan mengurangi pembelian bahan baku agar tetap bisa beroperasi. Konsekuensinya, output industri secara keseluruhan pasti turun, meskipun sejauh ini belum sampai pada gelombang pemutusan hubungan kerja," kata Redma.
Ia mengungkapkan, ketika kurs rupiah berada di kisaran Rp 17.500-Rp 17.600 per dolar AS, pelaku usaha masih mampu melakukan penyesuaian. Namun, jika pelemahan berlanjut mendekati atau melampaui Rp 18.000 per dolar AS dalam waktu lama, ruang penyesuaian akan semakin sempit.
"Kalau rupiah terus melemah, tingkat keekonomian produksi tidak akan tercapai. Mau tidak mau akan ada perusahaan yang tutup," ujarnya.
Meski demikian, Redma menilai, industri masih terbantu oleh penurunan harga sebagian bahan baku berbasis minyak bumi dibandingkan saat awal konflik geopolitik global. Kondisi itu membuat industri masih mampu bertahan ketika kurs sempat menyentuh Rp 18.000 per dolar AS.
Risiko akan meningkat apabila pelemahan rupiah berlanjut hingga mendekati Rp 20.000 per dolar AS, terutama di tengah melemahnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Kalau sampai Rp 20.000 per dolar AS, sudah pasti banyak yang kolaps. Apalagi kalau daya beli masyarakat juga turun," katanya.
Menurut Redma, perusahaan yang paling rentan terdampak adalah produsen yang seluruh penjualannya ditujukan ke pasar domestik dan tidak memiliki penerimaan dalam dolar AS dari kegiatan ekspor. Kelompok ini menghadapi tekanan ganda karena biaya bahan baku menggunakan mata uang asing, sementara pendapatan diperoleh dalam rupiah.
"Yang tidak punya pendapatan dolar AS akan terkena double hit. Bahan bakunya dollar AS, pendapatannya rupiah, ditambah daya beli masyarakat melemah," ujar Redma.
Ia memperkirakan sekitar 70 persen pelaku industri tekstil masih berorientasi pada pasar domestik. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen berpotensi mengalami tekanan berat apabila ketiga faktor risiko seperti, kenaikan harga bahan baku, pelemahan kurs, dan penurunan daya beli—terjadi secara bersamaan.
Ancaman semakin besar apabila ketegangan geopolitik global kembali memicu lonjakan harga minyak mentah di atas 100 dolar AS per barel. Kondisi saat ini, perang AS-Iran belum juga reda sehingga ada kemungkinan harga minyak mentah kembali tinggi. Dalam situasi tersebut, industri harus menghadapi kenaikan biaya bahan baku sekaligus pelemahan kurs dan melemahnya permintaan pasar.
"Kalau perang mendorong harga crude oil kembali di atas 100 dolar AS dan rupiah melemah, sudah pasti banyak industri yang kolaps, terutama yang tidak memiliki pendapatan ekspor," kata Redma.
Untuk mengurangi kerentanan industri, APSyFI meminta pemerintah memperkuat perlindungan pasar domestik dan memperbaiki integrasi rantai pasok dari sektor hulu hingga hilir. Menurut Redma, kapasitas industri serat dan benang dalam negeri sebenarnya cukup besar, tetapi masih kalah bersaing dengan produk impor.
Ia juga mengusulkan pengendalian impor produk antara dan produk jadi tekstil agar kebutuhan devisa dapat ditekan. Menurut dia, impor bahan baku di sektor petrokimia lebih strategis dibandingkan impor kain, benang, maupun garmen yang dapat diproduksi di dalam negeri.
"Kalau pasar dalam negeri tidak dijaga, tekanan terhadap industri akan semakin besar. Yang penting industri tetap bisa berproduksi dan tidak sampai terjadi PHK massal," ujarnya.
Selain itu, Redma berharap pemerintah dan Bank Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan pengelolaan devisa yang lebih ketat untuk sektor manufaktur guna menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus mendukung keberlanjutan industri dalam negeri.
Tekanan juga dirasakan oleh industri farmasi. Ketua Umum Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat FX Sudirman mengatakan, ketergantungan impor bahan baku farmasi masih berkisar 80-90 persen. Bahkan, untuk kategori tertentu, angkanya melampaui 90 persen.
Kementerian Perindustrian mencatat, 85 persen bahan baku farmasi nasional pada 2025 masih berasal dari impor, terutama dari India dan China.
Kondisi ketergantungan impor yang tinggi itu semakin menjadi beban biaya produksi bagi industri farmasi karena kondisi pelemahan rupiah.
“Ketegangan geopolitik global turut meningkatkan risiko terhadap ketersediaan bahan baku obat. Gangguan logistik, pembatasan ekspor, kenaikan ongkos pengiriman, hingga kompetisi antarnegara dalam mengamankan pasokan dinilai dapat mengganggu ketahanan sektor kesehatan nasional,” kata Sudirman.
Menurut Sudirman, substitusi impor berjalan lambat karena sejumlah faktor. Produk impor dinilai lebih kompetitif dari sisi harga karena diproduksi dalam skala besar oleh perusahaan global. Sisi lainnya, investasi industri bahan baku dalam negeri membutuhkan modal besar dan waktu pengembalian investasi yang panjang.
