JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan agar defisit BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar Rp 2 triliun setiap bulan jangan sampai mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
"Jangan sampai fasilitas kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran klaim, kemudian berimbas pada pelayanan pasien," ujar Netty dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Baca juga: Tekor Rp 2 Triliun Tiap Bulan, BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar Tahun Depan
Menurut Netty, pemerintah harus memastikan tekanan keuangan BPJS Kesehatan tidak berdampak pada fasilitas kesehatan maupun pasien yang memanfaatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Politikus PKS itu mengingatkan, pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas karena masyarakat kini semakin bergantung pada program JKN.
Untuk itu, defisit BPJS Kesehatan harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan sistemik guna menjaga keberlanjutan JKN.
"Munculnya defisit bulanan sebesar Rp 2 triliun tidak boleh dianggap sebagai persoalan rutin yang cukup diselesaikan dengan suntikan dana jangka pendek," jelas Netty.
Baca juga: Bagaimana BPJS Kesehatan Menghadapi Ancaman Gagal Bayar?
Netty menekan rencana pemerintah memberikan dukungan dana sebesar Rp 20 triliun untuk BPJS Kesehatan, bisa menjadi solusi jangka pendek mengatasi persoalan defisit.
Namun, dia mewanti-wanti agar kebijakan tersebut tidak membuat pemerintah mengabaikan pembenahan yang lebih mendasar.
"Tambahan anggaran tentu membantu menjaga likuiditas dalam jangka pendek. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan solusi darurat. Yang dibutuhkan adalah langkah korektif yang mampu memperkuat fondasi pembiayaan JKN dalam jangka panjang," pungkas Netty.
BPJS Kesehatan defisit Rp 2 triliunDiberitakan sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit sekitar Rp 2 triliun setiap bulan karena pengeluaran untuk pembayaran layanan kesehatan lebih besar dibandingkan iuran yang diterima.
"Kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," ujar Prihati dalam rapat Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Prihati mengatakan, BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana untuk membayar klaim rumah sakit hingga awal 2027.
Namun, tanpa intervensi pemerintah, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar pada Juli 2027.
"Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi Bapak/Ibu sekalian," ucap Prihati.
Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan suntikan dana sebesar Rp 20 triliun melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan untuk menjaga likuiditas BPJS Kesehatan.
"Suntikan, untuk suntikan, yang Kemenkeu. Dan ini juga yang disampaikan tadi bisa menutup kekurangan ya dalam setahun berjalan ini Pak. Tahun depan kalau suntikan kita akan mengajukan lagi pastinya," ujar Prihati.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
