BKKBN Tegaskan Pentingnya Kolaborasi dan Data Presisi Mempercepat Penurunan Stunting

jpnn.com - Pemerintah terus memperkuat komitmen mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

Komitmen tersebut ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada Kamis (11/6/2026).

BACA JUGA: Ini Info Bu Misni soal Pencairan Gaji ke-13 ASN Termasuk PPPK

Rakor itu melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, dengan fokus pada penyelarasan kebijakan, penguatan tata kelola program, serta optimalisasi pemanfaatan data presisi untuk memastikan efektivitas intervensi di lapangan.

Rapat koordinasi yang didukung program INEY (Investing in Nutrition and Early Years) dari World Bank dan Bappenas, itu menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam rangka mewujudkan upaya penanganan stunting yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Alasan Hakim Anggap Penyiraman Air Keras kepada Andrie Yunus Bukan Operasi Intelijen

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono dalam rakor itu menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi.

"Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi secara lebih akurat individu, keluarga, dan wilayah yang memerlukan perhatian prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat menjangkau kelompok sasaran yang benar-benar membutuhkan," ujar Prof. Budi.

BACA JUGA: 5 Pegawai BPK Kena OTT KPK terkait Kasus Muara Enim

Selain itu, data yang terintegrasi juga memungkinkan pemerintah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Dia juga menekankan bahwa penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar-kementerian dan lembaga.

Ketersediaan data yang berkualitas merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mampu memberikan dampak nyata terhadap percepatan penurunan stunting.

"Dalam kaitan ini Kemendukbangga/BKKBN selama ini telah membangun basis data keluarga berisiko stunting (KRS) hingga level desa/kelurahan yang dapat dilakukan sebagai basis intervensi oleh lintas K/L dan pemerintah daerah," tuturnya.

Prof. Budi mengingatkan bahwa koordinasi yang kuat tidak hanya diperlukan pada tingkat pusat, tetapi juga harus diwujudkan hingga tingkat daerah.

"Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi serta kebutuhan wilayah masing-masing," ujarnya.

Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program.

Berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Budi Setiyono mengharapkan agar BGN dapat mendukung peningkatan efektivitas program di masa mendatang.

Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan adalah pentingnya BGN memperhatikan dan mengakomodasi berbagai masukan serta rekomendasi yang berasal dari lintas kementerian dan lembaga terkait dalam proses penyusunan maupun implementasi kebijakan penanganan stunting.

Prof. Budi menilai berbagai kementerian dan lembaga memiliki pengalaman, data, sumber daya, serta instrumen kebijakan yang dapat menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan program percepatan penurunan stunting.

Oleh karena itu, seluruh rekomendasi yang disampaikan melalui forum koordinasi lintas sektor perlu menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan semakin komprehensif dan implementatif.

BGN juga diharapkan memperkuat kerja sama dan koordinasi secara lebih intensif dengan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan program percepatan penurunan stunting. Penguatan koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan, integrasi program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, program MBG yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan berkontribusi secara nyata terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting.(fat/jpnn)