Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi per 10 Juni 2026 lalu.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan instruksi untuk memastikan harga bahan pokok penting tetap terjaga.
"Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Kita harus menyiapkan terkait pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat. Pergerakan harga bahan pokok penting belum ada, tetapi antisipasi sudah kita siapkan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), BUMD, dan stakeholder lain agar melakukan pantauan di lapangan," tegas Luthfi di sela-sela kegiatannya di Jakarta pada Kamis (11/6/2026).
Luthfi menyatakan bahwa meski pergerakan harga kebutuhan pokok di lapangan hingga saat ini terpantau masih stabil, pemerintah tidak akan lengah terhadap potensi fluktuasi yang dipicu oleh kenaikan biaya logistik.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah digerakkan untuk memantau harga secara ketat.
"Kalau itu ada kenaikan harga bapokting, maka BUMD kita harus mengambil alih. Bagaimana bahan pokok penting antara ketersediaan barang dan keterjangkauan harga bisa dinikmati masyarakat, sehingga inflasi bisa kita tekan," tambahnya.
Di sisi lain, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, mengungkapkan bahwa gejolak harga pangan tidak bisa dilihat hanya dari angka inflasi saja.
Di atas kertas, data makro boleh menunjukkan kondisi yang terkendali. Namun realitas di masyarakat, lonjakan harga kebutuhan pokok telah memberikan beban psikologis yang kompleks.
"Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan. Jadi, meskipun inflasi agregat terlihat terkendali, daya beli riil dan beban psikologis masyarakat memang bisa menurun tajam," jelas Wisnu.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam merespons tekanan harga pangan secara taktis. Wisnu menyarankan agar daerah tidak hanya bersikap reaktif melalui operasi pasar, tetapi juga mulai mendorong kemandirian pangan jangka panjang.
"Langkah darurat yang paling realistis adalah intervensi di level lokal melalui TPID. Ini bisa berupa operasi pasar, fasilitasi distribusi antardaerah, atau kerja sama langsung dengan sentra produksi. Jangan terlalu bergantung pada satu wilayah produksi. Beberapa daerah sudah menunjukkan praktik baik, misalnya dengan memperpendek rantai pasok atau mendorong produksi hortikultura lokal, ini perlu direplikasi," tutup Wisnu.
Terpisah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah-DI Yogyakarta memproyeksikan kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah bakal berdampak pada tingkat non-performing loan (NPL) industri jasa keuangan.
"Kami sebagai pengawas sudah mulai antisipasi, kami sudah meminta industri jasa keuangan untuk melakukan stress test sebagai bagian dari antisipasi," ungkap Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Hidayat Prabowo.
Hidayat mengungkapkan bahwa industri perbankan tengah mengambil langkah waspada, terutama mereka yang memiliki eksposur terhadap valuta asing.
Baca Juga
- Kenaikan BBM dan Pelemahan Rupiah Ancam Sektor Jasa Keuangan Jateng
- OJK Jateng-DIY Ingatkan Gen Z untuk Berhati-hati Manfaatkan Fitur Paylater
- Gubernur Jateng Raih Penghargaan Tokoh Penggerak UMKM dan Ekonomi Kreatif
Adapun OJK tengah mengkaji kemungkinan kebijakan relaksasi seperti yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 lalu.
"Sepertinya kita akan mencermati, seperti apa kemampuan indusri jasa keuangan untuk beradaptasi," imbuhnya.
