Jakarta, VIVA – Awal bulan Juni 2026 menjadi periode yang cukup padat dengan berbagai peristiwa penting di Indonesia. Belum genap dua minggu berjalan, sejumlah kabar besar datang dari sektor politik, ekonomi, hingga kebijakan nasional yang langsung menjadi sorotan publik.
- Istimewa
Mulai dari penegakan hukum, perubahan harga energi, hingga dinamika nilai tukar rupiah dan kebijakan suku bunga Bank Indonesia, semuanya terjadi dalam waktu yang berdekatan dan berdampak luas bagi masyarakat.
Berikut VIVA rangkum Jum'at, 12 Juni 2026, deretan peristiwa besar yang baru saja terjadi di Indonesia pada awal bulan Juni 2026.
1. Korupsi BGN
Salah satu peristiwa yang menyita perhatian adalah penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, oleh Kejaksaan Agung.
Penahanan tersebut menambah daftar panjang kasus hukum yang ditangani aparat penegak hukum di Indonesia. Publik menyoroti proses hukum yang berjalan serta status terbaru dari pejabat terkait yang kini telah diamankan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
2. Harga BBM Pertamina Resmi Naik
Dari sektor energi, masyarakat juga dihadapkan pada penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Pertamina resmi menaikkan harga sejumlah produk BBM, termasuk Pertamax yang kini berada di kisaran Rp16.250 per liter.
Kenaikan ini langsung berdampak pada biaya transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena terjadi di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan.
3. Rupiah Melemah di Tengah Sentimen Pasar
- VIVA/Davro
Di pasar keuangan, nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan hingga menyentuh level sekitar Rp17.952 per dolar AS. Kondisi ini terjadi meski pasar sebelumnya sempat merespons positif kebijakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia.
Fluktuasi rupiah ini menunjukkan masih tingginya tekanan eksternal yang memengaruhi stabilitas mata uang nasional, termasuk dinamika global dan sentimen investor.
4. DPR Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang
Dari ranah politik dan hukum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri untuk disahkan menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menjadi salah satu keputusan penting di awal Juni yang diperkirakan akan membawa perubahan dalam struktur dan kewenangan institusi kepolisian ke depan.
