JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi Revisi Undang-Undang Polri yang memperbolehkan anggota kepolisian menduduki jabatan sipil. PDIP menilai kebijakan tersebut berpotensi menjauh dari semangat reformasi yang selama ini menjadi pijakan dalam penataan institusi negara.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan, Indonesia pernah mengalami masa ketika aparat negara menjadi alat kekuasaan yang digunakan untuk menjalankan praktik-praktik otoriter. Karena itu, menurutnya, semangat reformasi harus tetap dijaga dan tidak boleh mengalami kemunduran.
"Jadi seharusnya hal-hal terkait dengan semangat reformasi itulah yang kita pegang teguh. Tidak boleh ada perluasan-perluasan fungsi di luar tupoksi utamanya yang telah dirumuskan dalam reformasi," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).
Pemerintah kata dia, perlu memperhatikan suara kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai reformasi. Ia khawatir pengabaian terhadap aspirasi tersebut dapat memunculkan kembali tuntutan untuk melakukan reformasi lanjutan.Baca Juga:Peristiwa 12 Mei: 28 Tahun Tragedi Trisakti"Kami khawatir kalau hal tersebut dilakukan akan muncul suara-suara kritis untuk menggaungkan kembali pentingnya reformasi jilid kedua. Ini yang tidak kita inginkan," tambah dia.
Hasto mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah belajar dari pengalaman pemerintahan yang otoriter, yang menurutnya pernah memicu krisis di berbagai sektor kehidupan. Karena itu, ia berharap setiap institusi negara tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
"Ini yang seharusnya kita tempatkan sebagai kesadaran bersama sebagai bangsa yang belajar dari sejarah dan menuju masa depan dengan lebih baik karena kita tidak ingin mengulangi masa lalu yang kurang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," tutup Hasto.
#nasional
