Dugaan praktik jual beli hasil audit kembali terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar adanya permintaan uang Rp1,6 miliar yang diduga digunakan untuk mengubah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Temuan tersebut menjadi bagian dari pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang saat ini tengah diusut lembaga antirasuah.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan permintaan dana itu muncul dalam proses negosiasi yang melibatkan pihak swasta bernama Augusz Dewanggara alias Angga dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Abi Nurwardani.
“Dalam negosiasi tersebut, ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG, yaitu sekitar Rp1,6 miliar,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Menurut penyidik, uang tersebut diduga disiapkan untuk memengaruhi hasil audit BPK Perwakilan Sumatera Selatan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Dalam pembicaraan yang berlangsung, Angga disebut sempat mengusulkan sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
KPK mengungkap dana Rp1,6 miliar itu direncanakan berasal dari satu persen pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau dua persen dari pagu anggaran pengadaan yang dikelola Pemkab Muara Enim.
Setelah melalui proses negosiasi, kedua pihak diduga mencapai kesepakatan terkait besaran imbalan yang akan digunakan untuk mengondisikan hasil pemeriksaan auditor.
Penyidik juga menemukan dugaan bahwa upaya pengubahan hasil audit tersebut dilakukan melalui mekanisme perintah yang berjalan secara berjenjang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Taufik menjelaskan perintah itu bermula dari Bupati Muara Enim Edison yang kemudian diteruskan kepada Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Muara Enim, Rusdi Hairullah.
Rusdi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim selanjutnya meminta Abi Nurwardani untuk menindaklanjuti proses yang berkaitan dengan audit tersebut.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 7 hingga 8 Juni 2026 yang menjaring 10 orang di Jakarta dan Sumatera Selatan.
Bupati Muara Enim Edison menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
KPK kemudian menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemkab Muara Enim.
Empat tersangka tersebut yakni Edison, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani, pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi, serta Adi Triyadi yang merupakan keponakan Edison.
Penyidikan lalu berkembang setelah KPK menggelar OTT lanjutan pada 10 Juni 2026 yang menyasar sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan BPK RI.
Baca Juga: Demi Predikat WTP dari BPK yang Seret Bupati Muara Enim
Dari pengembangan kasus itu, KPK kembali menetapkan lima tersangka baru yang terdiri atas Edison, Cory Erin Hardi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika, pihak swasta Augusz Dewanggara, serta ASN BPK RI yang pernah menjabat Ketua Tim Pemeriksaan BPK Perwakilan Sumatera Selatan, Titin Rita Lestari.
Kasus ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, tetapi juga dugaan upaya mengintervensi hasil audit lembaga pemeriksa keuangan negara dengan imbalan bernilai miliaran rupiah.
