Pemerintah telah menyatakan komitmennya bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG fokus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sejumlah pihak pun mendorong agar komitmen tersebut dapat benar-benar bermanfaat untuk mengatasi stunting atau tengkes.
Guru Besar Gizi Klinik, Pertumbuhan, dan Perkembangan Anak yang juga Rektor Universitas YARSI Jakarta Fasli Jalal, di Jakarta, Kamis (11/6/2026), mengatakan, program MBG harus benar-benar difokuskan untuk mengatasi stunting dengan menyasar kelompok prioritas yakni ibu hamil, ibu menyesui, dan anak balita.
“Ini yang harus dicari dan didapatkan. Sesulit apapun harus didesain intervensinya,” kata Fasli.
Sebelumnya, pelaksanaan program MBG memperoleh sorotan dan protes dari publik. Hal itu dikarenakan, pelaksanaan program tersebut dinilai tak tepat sasaran karena diberikan kepada para siswa yang tidak membutuhkan intervensi makanan bergizi. Sebaliknya, sejumlah siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG.
Di dalam pelaksanaan program MBG ini juga diduga terdapat praktik korupsi. Dugaan itu diperkuat dengan ditangkapnya Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung seusai dia dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dia ditangkap bersama dua wakilnya di BGN yang juga ditagkap Kejagung sesuai dicopot dari jabatannya, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Mereka diduga terlibat dalam dugaan penyimpangan tata kelola program MBG.
Komitmen perbaikan program MBG sempat disampaikan Nanik S Deyang, Kepala BGN saat ini, beberapa waktu lalu. Ke depan, menurutnya, BGN akan melakukan pembenahan dapur-dapur eksisting agar memenuhi standar kualitas termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Selain itu juga merealisasikan program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Komitmen itu sejalan dengan hasil temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menemukan program MBG yang sedianya menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil untuk mengatasi stunting tak berjalan optimal di daerah 3T. Komnas HAM menemukan dari 102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang direncanakan berdiri di Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat) yang berbatasan dengan Malaysia, baru 10 SPPG yang beroperasi.
Pada Kamis (11/6/2026), di Jakarta, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Isyana Bagoes Oka kembali menegaskan bahwa pelaksanaan MBG akan fokus pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) di wilayah 3T.
“Kelompok 3B ini menjadi sangat penting. Kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1.000 hari pertama kehidupan sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan angka stunting nanti dapat terus dikurangi,” kata Isyana.
Jika pemerintah memenuhi komitmennya tersebut, Fasli mengatakan, maka program MBG dapat dilakukan dengan berbasis komunitas. Misalnya, menggunakan posyandu.
Jika pemerintah memenuhi komitmennya tersebut, Fasli mengatakan, maka program MBG dapat dilakukan dengan berbasis komunitas. Misalnya, menggunakan posyandu, kekerabatan di rumah ibadah, atau kelompok tani. Bukan semuanya dijawab dengan berbasis sekolah.
“Padahal untuk mengatasi stunting, yang di usia sekolah itu sudah lewat. Apa pun yang terjadi di umur berikutnya, kalau kita tidak fokus di ibu hamil, ibu menyusui, dan balita secara efektif efisien, penurunan stunting tidak akan terjadi,” kata Fasli.
Fasli menegaskan program MBG ini sudah jelas untuk mengatasi stunting terlebih dahulu. Ini dilakukan dengan mendapatkan ibu sejak hamil, ketika sudah melahirkan, lalu anaknya sampai minimal umur 5 tahun.
Lalu, barulah menyasar anak sekolah, yang dapat dimulai dari siswa di pendidikan anak usia dini (PAUD). Sebab, anak-nak PAUD ini sangat dekat dengan kebutuhan gizi yang baik. Selain itu, pemberian pada siswa PAUD dapat mengintegrasikan pendidikan karakter untuk membangun kebiasaan makan bergizi.
“Anak-anak PAUD ini bisa dilibatkan memilih bahan hingga mendiskusikan bahan makanan. Lalu, berbagi tugas menyiapkan, membagikan, dan membersihkan saat makan sehingga dapat membangun karakter anak-anak itu. Jadi bukan hanya sekedar membagi makanan saja. Di usia anak-anak usia dini, ini jadi penting,” kata Fasli yang juga Ketua Early Childhood Education and Development (ECED) Council Indonesia.
Jika ada keterbatasan anggaran untuk SD, harus ada target memprioritaskan SD di daerah 3T maupun di pinggiran kota. ”Untuk jenjang di atasnya, itu sebagai tambahan jika anggaran memadai,” kata Fasli.
Adapun dari berbagai kajian yang dilakukan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian, program MBG belum tepat sasaran dalam mengatasi stunting. Hal itu termasuk juga belum fokus tertuju ke daerah 3T.
Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB University) Hania Rahma mengatakan tanpa penyaluran yang lebih tepat sasaran, MBG bisa kehilangan efektivitasnya dan memunculkan kebocoran manfaat yang mengalir ke kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan MBG. Hal ini terlihat dari ketimpangan realisasi penyaluran MBG.
Berdasarkan Benefit Incidene Analysis menggunakan data Susenas Maret 2025, porsi manfaat terbesar justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Sekitar 62,9 persen manfaat MBG dinikmati oleh kelompok atas. Sedangkan kelompok bawah hanya menerima 10,2 persen. Ketimpangan semakin mencolok jika dilihat dari rincian penerima manfaat berdasarkan tingkat desilnya.
“Untuk bisa menghemat anggaran, pemerintah harus memperkuat sistem targeting berbasis data sosial ekonomi dengan memprioritaskan kelompok desil terbawah atau desil 1-4,” kata Hania yang dikutip dari publikasinya di laman The Conversation pada 29 Mei 2026.
Hasil simulasi refocusing target penerima manfaat yang Hania lakukan, menunjukkan bahwa program MBG akan menjangkau 49,5 persen dari jumlah penerima manfaat saat ini. Para penerima manfaat itu terdiri dari balita, ibu hamil dan menyusui, serta siswa jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA sederajat yang berada dalam kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Jumlah tersebut mencapai 32,7 juta orang dengan 70 persen di antaranya adalah siswa.
“Jika refocusing juga dilakukan dengan menyempitkan target hanya ke 20 persen daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kerawanan gizi, maka angka tersebut akan lebih kecil lagi,” katanya.
Dengan mengeliminasi penerima manfaat dari kalangan berada, serta menyesuaikan pemberian MBG dengan jumlah hari efektif sekolah khususnya untuk kelompok siswa, negara hanya butuh Rp 110,6 triliun.
Menurut Hania, dengan mengeliminasi penerima manfaat dari kalangan berada, serta menyesuaikan pemberian MBG dengan jumlah hari efektif sekolah khususnya untuk kelompok siswa, negara hanya butuh Rp 110,6 triliun. Jumlah ini berkisar 30 persen dari pagu anggaran saat ini yang mencapai Rp 335 triliun.
Hania menyayangkan, justru mereka yang paling membutuhkan intervensi MBG menerima manfaat MBG yang paling sedikit. “Pembenahan yang berujung pada efisiensi MBG bukan berarti mengurangi komitmen negara, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, penelitian SMERU Research Institute, menganalisis data seluruh SPPG yang telah beroperasi per 24 April 2026 untuk menyajikan gambaran terkait potensi kemampuan yang dimiliki dapur MBG ini dalam melayani penerima manfaat, khususnya di lingkungan sekolah. Hasilnya, unit SPPG masih banyak berpusat di Jawa.
“Ini membuat banyak pelajar di luar Jawa sebagai sasaran terbanyak program MBG berisiko tidak memperoleh manfaat dari program MBG apabila jumlah SPPG tidak ditambah,” kata peneliti Researcher, SMERU Research Institute Jonathan Farez Satyadharma melalui publikasi di laman The Conversation, Senin (8/6/2026).
Dari pengolahan data yang dilakukan Farez bersama Junior Researcher SMERU Research Institute Pranindiska Nurlistyo Naistana, didapati hampir seluruh kabupaten/kota di Pulau Jawa sudah memiliki jumlah unit SPPG yang cukup untuk melayani kebutuhan para pelajar. Per 24 April 2026, tercatat sebanyak 26.111 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Lebih dari separuh unit SPPG nasional berada di Pulau Jawa. Sebagai program untuk membantu daerah rawan pangan dan masalah gizi, jumlah penduduk miskin merupakan salah satu kriteria utama penentuan wilayah prioritas. Per Maret 2025, sekitar 52,66 persen dari total penduduk miskin nasional tinggal di Pulau Jawa.
“Meski demikian, kehadiran dapur MBG semestinya turut mempertimbangkan besaran jumlah penerima manfaat di suatu daerah. Beban layanan yang terlalu besar pada sejumlah SPPG berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan ke penerima manfaat,” kata Jonathan.
Adapun BGN menetapkan satu dapur MBG melayani maksimal 3.000 porsi sehari guna menjamin kualitas gizi dan ketepatan waktu distribusi. Namun, secara rata-rata nasional angka layanan harian MBG masih berada di bawah 3.000 porsi per SPPG. Terdapat 15 provinsi yang berpotensi melayani lebih dari 3.000 porsi.
Sebaliknya, wilayah Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku-Papua menunjukkan kondisi yang lebih kritis. SPPG di daerah ini, masih berpotensi melayani 3.000 porsi MBG per hari. “Tingginya beban operasional SPPG di luar Pulau Jawa mengindikasikan bahwa jumlah SPPG di wilayah tersebut masih terlalu sedikit. Ini membatasi akses pelajar di luar Pulau Jawa untuk memperoleh manfaat program,” kata Jonathan.
