Rendahnya hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dicarikan jalan keluar. Kondisi ini menjadi ironi bagi dunia pendidikan NTT yang pada masa lalu dikenal sebagai daerah penghasil guru yang dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia. Lantas, apa yang salah dengan pendidikan di NTT?
Pada jenjang SMA, NTT berada di peringkat terbawah hasil TKA nasional. Rata-rata nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia mencapai 47,78, matematika 31,73, dan bahasa Inggris 19,71. Sementara itu, rata-rata nilai TKA jenjang SD sebesar 49,77 dan SMP 52,47. Nilai TKA pada ketiga jenjang pendidikan tersebut masih jauh di bawah rata-rata nasional.
Dalam siaran pers yang diterima Kompas pada Jumat (12/6/2026), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, rendahnya nilai TKA merupakan peringatan serius yang harus segera ditangani bersama. Semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan perlu mengambil peran.
"Kalau murid termasuk tiga terbawah dan kemampuan akademik guru juga rendah, alarmnya sudah berbunyi keras. Kita tidak boleh membiarkan kondisi ini terus berlangsung," ujar Melki, sapaan akrab Melkiades.
Menurut Melki, kualitas pendidikan di NTT sedang menghadapi persoalan serius. Jika tidak ada perubahan mendasar dalam pengelolaan pendidikan, masa depan anak-anak NTT akan terancam. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah menerbitkan peraturan gubernur mengenai jam belajar masyarakat.
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 mengatur pelaksanaan jam belajar masyarakat setiap hari pukul 18.00 hingga 19.30 Wita. Gerakan Jam Belajar Masyarakat dihadirkan untuk menghidupkan kembali budaya belajar yang melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.
Menurut Melki, persoalan pendidikan di NTT tidak bisa diselesaikan hanya melalui sekolah. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dan lingkungan masyarakat. Karena itu, keterlibatan keluarga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
"Anak paling lama delapan jam berada di sekolah. Selebihnya mereka ada di rumah dan lingkungan masyarakat. Tetapi selama ini kita belum pernah secara serius mengajak orang tua, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak," katanya.
Melki optimistis langkah bersama dapat membuahkan hasil. Masyarakat NTT, menurut dia, dapat mengembalikan kejayaan pendidikan seperti pada era 1970-an. Kala itu, banyak guru asal NTT dikirim untuk mencerdaskan masyarakat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo menambahkan, Gerakan Jam Belajar Masyarakat bertujuan membangun keterhubungan antara sekolah dan keluarga dalam proses pendidikan.
Serial Artikel
Sekolah di Ende Dihancurkan demi Koperasi Merah Putih
Masyarakat dan tokoh adat sudah menolak, tetapi petugas memaksakan ekskavator masuk dan menghancurkan tempat itu.
"Rumah tangga adalah sekolah pertama dan orang tua adalah guru utama. Kalau sekolah dan keluarga tidak tersambung, pendidikan anak tidak akan tuntas," katanya.
Ia berharap seluruh satuan pendidikan mulai menerapkan gerakan tersebut paling lambat pada tahun ajaran 2026/2027.
Jam belajar selama satu setengah jam diharapkan menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar, membaca, berdiskusi, maupun mengerjakan tugas sekolah. Pada saat yang sama, orang tua didorong untuk mendampingi anak dan membangun komunikasi dalam keluarga.
"Anak-anak kembali membuka buku, belajar sendiri atau bersama teman-temannya. Orang tua juga punya waktu untuk makan bersama, berdoa bersama, dan membangun komunikasi keluarga yang selama ini mulai hilang," katanya.
Sebelumnya, pengajar Universitas Nusa Cendana Kupang, Marsel Robot, menilai persoalan yang terus berulang dalam dunia pendidikan Indonesia adalah perubahan sistem pendidikan yang terlalu sering mengikuti pergantian rezim pemerintahan.
"Ganti menteri pendidikan, ganti lagi kurikulum. Ini masalah utama. Salah urus pendidikan," katanya.
Menurut Marsel, kondisi tersebut membuat arah pendidikan Indonesia menjadi tidak jelas. Guru-guru yang belum sepenuhnya memahami satu kurikulum sudah harus beradaptasi dengan kurikulum baru. Akibatnya, proses pembelajaran di kelas menjadi tidak optimal dan substansi pendidikan kerap terabaikan.
Perubahan kurikulum juga menyedot banyak energi guru. Waktu mereka habis untuk mengikuti pelatihan kurikulum baru dan mengerjakan berbagai tugas administratif. Akibatnya, perhatian terhadap kualitas materi pembelajaran menjadi berkurang.
Persoalan lain, lanjut Marsel, adalah pemanfaatan anggaran pendidikan di sekolah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang kerap tidak tepat sasaran. Dana tersebut semestinya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
"Bahkan ada yang disalahgunakan sehingga tidak sedikit kepala sekolah yang divonis karena mengorupsi dana BOS," ujar Marsel, dosen Pendidikan Bahasa Indonesia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016, alokasinya mencapai Rp 416,59 triliun. Pada 2026, jumlah itu meningkat menjadi Rp 769,09 triliun. Namun, besarnya dukungan anggaran tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan maupun efektivitas pemanfaatannya.
Kini, Peraturan Gubernur NTT tentang jam belajar masyarakat telah berlaku. Diharapkan kebijakan ini menjadi gerakan bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan di NTT pada masa mendatang.
Serial Artikel
Mendikdasmen Kunjungi Kupang, Akademisi Sebut Pendidikan Salah Urus
Kebijakan pendidikan sering kali berubah menurut selera rezim. Kurikulum sering kali diutak-atik oleh menteri yang baru.
