Jakarta, VIVA – BPJS Kesehatan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program JKN agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang menjadi fokus dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKMKB Tahun 2026.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa Program JKN tidak hanya berperan sebagai penjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan instrumen keadilan sosial yang memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berkesinambungan, Kamis, 11 Juni 2026.
“Per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285,4 juta peserta JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama di seluruh Indonesia. Dalam ekosistem JKN yang besar dan kompleks, TKMKB memiliki posisi yang sangat strategis. TKMKB menjadi salah satu pilar pengendali yang menjaga agar Program JKN tetap berada pada jalur yang benar, yaitu mutu layanan yang terjaga, pembiayaan yang efisien, serta kepentingan peserta yang tetap menjadi prioritas utama,” ujar Pujo.
Menurut Pujo, tantangan penyelenggaraan jaminan kesehatan ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, serta perubahan pola penyakit. Oleh karena itu, TKMKB dituntut tidak hanya melakukan evaluasi terhadap layanan yang telah berjalan, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang bersifat sistemik, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.
“Melalui tema Mengawal Mutu, Menjaga Keberlanjutan JKN, kami ingin memastikan seluruh unsur TKMKB bergerak dalam visi yang sama untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan Program JKN. Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia,” kata Pujo.
Pujo menambahkan bahwa TKMKB berperan menjembatani perspektif klinis dan pembiayaan untuk memastikan mutu layanan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan Program JKN. Menurutnya, keberadaan TKMKB penting untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara rasional, sesuai kebutuhan medis, berbasis standar profesi, dan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan Dana Jaminan Sosial.
