Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti Prof Trubus Rahardiansah mengapresiasi arah baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki tata kelola secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Trubus mengemukakan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai persoalan dalam implementasinya.
"Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN baru, Nanik Sudaryati Deyang sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai," ujar Trubus di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menkeu Purbaya ikuti arahan Presiden soal pengurangan anggaran MBG
Menurutnya, sebuah program dengan nilai strategis dan anggaran besar tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif, tetapi harus dibangun di atas sistem tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai evaluasi yang dilakukan saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya. Salah satu catatan penting, yakni lemahnya tata kelola yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, semangat besar membangun generasi sehat melalui MBG sempat ternodai oleh munculnya berbagai persoalan yang justru mengarah pada kepentingan kelompok tertentu.
"Program ini seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia, tetapi kalau tata kelolanya lemah, yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu. Hal seperti ini tentu tidak boleh terulang," katanya.
Selain persoalan tata kelola, Trubus juga menilai validitas data penerima manfaat kini masih menjadi pekerjaan rumah besar, karena belum adanya basis data yang benar-benar akurat, sehingga dapat memunculkan potensi salah sasaran maupun penyimpangan anggaran. Untuk itu, sistem pendataan perlu lebih terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
"Kalau datanya belum akurat, potensi penyimpangan akan selalu ada. Sampai hari ini publik mendengar angka puluhan juta penerima manfaat, tetapi basis datanya belum pernah dipublikasikan secara jelas. Ini yang harus diperbaiki," paparnya.
Trubus juga mengkritik proses penyusunan kebijakan, termasuk sejumlah pengadaan barang di masa lalu yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama program pemenuhan gizi masyarakat.
Baca juga: Mensesneg: Dari hasil perhitungan, akan ada pengurangan anggaran MBG
Baca juga: BGN evaluasi pemberian MBG kepada siswa di sekolah elit
"Ke depan, setiap kebijakan harus dibuka kepada publik. Jangan sampai muncul pengadaan yang tidak relevan dengan tujuan MBG. Fokus program ini adalah pemenuhan gizi, sehingga seluruh anggaran harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut," tuturnya.
Ia meminta agar kontrak kerja sama antara BGN dan yayasan atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
"Kalau yayasan menerima anggaran negara, tanggung jawabnya juga harus jelas. Risiko-risiko operasional harus dituangkan dalam kontrak, sehingga negara tidak selalu menjadi pihak yang menanggung akibat ketika terjadi masalah," ucap Trubus.
Trubus mengemukakan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai persoalan dalam implementasinya.
"Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN baru, Nanik Sudaryati Deyang sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai," ujar Trubus di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menkeu Purbaya ikuti arahan Presiden soal pengurangan anggaran MBG
Menurutnya, sebuah program dengan nilai strategis dan anggaran besar tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif, tetapi harus dibangun di atas sistem tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai evaluasi yang dilakukan saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya. Salah satu catatan penting, yakni lemahnya tata kelola yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, semangat besar membangun generasi sehat melalui MBG sempat ternodai oleh munculnya berbagai persoalan yang justru mengarah pada kepentingan kelompok tertentu.
"Program ini seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia, tetapi kalau tata kelolanya lemah, yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu. Hal seperti ini tentu tidak boleh terulang," katanya.
Selain persoalan tata kelola, Trubus juga menilai validitas data penerima manfaat kini masih menjadi pekerjaan rumah besar, karena belum adanya basis data yang benar-benar akurat, sehingga dapat memunculkan potensi salah sasaran maupun penyimpangan anggaran. Untuk itu, sistem pendataan perlu lebih terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
"Kalau datanya belum akurat, potensi penyimpangan akan selalu ada. Sampai hari ini publik mendengar angka puluhan juta penerima manfaat, tetapi basis datanya belum pernah dipublikasikan secara jelas. Ini yang harus diperbaiki," paparnya.
Trubus juga mengkritik proses penyusunan kebijakan, termasuk sejumlah pengadaan barang di masa lalu yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama program pemenuhan gizi masyarakat.
Baca juga: Mensesneg: Dari hasil perhitungan, akan ada pengurangan anggaran MBG
Baca juga: BGN evaluasi pemberian MBG kepada siswa di sekolah elit
"Ke depan, setiap kebijakan harus dibuka kepada publik. Jangan sampai muncul pengadaan yang tidak relevan dengan tujuan MBG. Fokus program ini adalah pemenuhan gizi, sehingga seluruh anggaran harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut," tuturnya.
Ia meminta agar kontrak kerja sama antara BGN dan yayasan atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
"Kalau yayasan menerima anggaran negara, tanggung jawabnya juga harus jelas. Risiko-risiko operasional harus dituangkan dalam kontrak, sehingga negara tidak selalu menjadi pihak yang menanggung akibat ketika terjadi masalah," ucap Trubus.
