JAKARTA, KOMPAS — Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax Green 95, memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pengembangan bioetanol sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
Pencampuran bioetanol ke dalam bensin dinilai belum mampu menekan harga bahan bakar, bahkan berpotensi menambah beban fiskal dan biaya energi.
Manajer Program Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026) mengatakan, kenaikan harga Pertamax Green 95 menunjukkan, peningkatan porsi campuran bioetanol dalam bensin tidak serta-merta membuat harga bahan bakar minyak nabati (BBN) menjadi lebih terjangkau.
Sebaliknya, dalam situasi krisis energi seperti sekarang, harga BBN yang mengandung campuran etanol justru mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan jenis bahan bakar lainnya.
“Jadi semakin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan semakin besar juga beban defisit APBN dan akhirnya akan menambah utang pemerintah yang sekarang sudah hampir Rp 10.000 triliun,” kata Amalya.
Harga Pertamax Green 95 naik 31,7 persen dari Rp 12.900 per liter menjadi Rp 17.000 per liter mulai 10 Juni 2026. Pertamax Green 95 adalah campuran Pertamax (RON 95) dan 5 persen bioetanol atau bahan nabati etanol dari tebu yang pertama kali meluncur pada 2023.
Kenaikan harga Pertamax Green lebih tinggi daripada kenaikan harga BBM Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Hal itu, membuat publik bertanya tentang harga keekonomian bioetanol yang ternyata lebih mahal dibanding bensin biasa.
Pemerintah sedang mendorong pengembangan bahan baku bioetanol melalui Proyek Strategis Nasional atau food estate tanaman tebu dalam rangka mendukung upaya peningkatan ketahanan energi.
Pertamina rugi dua kali karena pembayaran selisih harga riil dan harga keekonomian tak langsung dibayar sehingga menekan arus kas.
Menurut Amalya, kebijakan bioetanol pemerintah membingungkan karena di satu sisi pembukaan lahan untuk food estate terus dilakukan, sementara pemerintah juga menyetujui impor 1 juta ton etanol per tahun dari Amerika Serikat.
Padahal, peminat BBN di pasar sebenarnya masih rendah karena masyarakat dan perusahaan otomotif belum banyak berminat memodifikasi kendaraan untuk bisa menggunakan BBN.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira dalam laporan Celios berjudul “Mengapa Bioethanol tidak Menjawab Ketahanan Energi”, mengungkapkan, program food dan energy estate khususnya pengembangan BBN memerlukan biaya sangat besar, yakni lebih dari 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp 176 triliun dalam periode 10 tahun.
“Ini sekitar 89 persen dari total anggaran subsidi energi pada 2026,” kata Bhima.
Biaya yang besar itu, menurut Bhima, dipicu pembukaan lahan food estate atau energy estate secara besar-besaran seperti di Merauke, Papua Selatan. Akibatnya, produsen akan membebani kompensasi ekstra atas lonjakan nilai investasi dan tingginya biaya logistik saat menjual produk ke Pertamina.
Pertamina rugi dua kali karena pembayaran selisih harga riil dan harga keekonomian tak langsung dibayar sehingga menekan arus kas. Ujung-ujungnya adalah melonjaknya subsidi BBM di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sesungguhnya berasal dari pajak rakyat.
Lebih parah lagi, lanjut Bhima, pembukaan lahan food estate terbukti menimbulkan banyak masalah. Masalah itu antara lain peningkatkan biaya hidup warga lokal, inflasi daerah, kerusakan lingkungan, pelemahan ketahanan pangan wargqa, dan kerugian perekonomian negara seperti pencurian kayu, maraknya pembalakan liar dan hilangnya keanekaragaman hayati.
“Artinya sebenarnya masyarakat di lokasi food estate tidak menikmati hasil dari proyek bioetanol dari segi biaya hidup yang semakin mahal,” tambah Bhima.
Menurut dia, pembukaan lahan seharusnya dihitung sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol. Jadi narasi bioetanol adalah narasi yang dipaksakan dalam konteks krisis energi saat ini,.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan di tengah penyesuaian harga sejumlah BBM nonsubsidi.
Perusahaan menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga akses energi masyarakat sekaligus merespons dinamika harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik global.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, harga Pertalite tetap dipertahankan sebesar Rp 10.000 per liter dan Biosolar Rp 6.800 per liter sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite masih tetap di Rp 10.000 dan Biosolar di harga Rp 6.800 per liter sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah," ujar Simon dalam keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).
Sementara itu, Pertamina menyesuaikan harga untuk sejumlah produk BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax dan Pertamax Green, yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026.
Menurut Simon, penyesuaian pada harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Ia menambahkan, ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dan fluktuasi harga energi global masih menjadi faktor yang memengaruhi biaya pengadaan energi. Kondisi tersebut mendorong perlunya penyesuaian harga pada produk yang mengikuti mekanisme pasar.
"Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," ujar Simon.
