Perkiraan Bank Dunia ini lebih rendah dibanding proyeksi pertumbuhan yang dirilis pemerintah Indonesia sebesar 5,4 persen hingga 6 persen.
IDXChannel - Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5 persen pada 2026 seiring meningkatnya tekanan fiskal akibat program belanja yang ambisius dan kenaikan biaya subsidi bahan bakar menyusul perang Iran.
Melansir Reuters, Jumat (12/6/2026), perkiraan Bank Dunia ini lebih rendah dibanding proyeksi pertumbuhan yang dirilis pemerintah Indonesia sebesar 5,4 persen hingga 6 persen.
Menurut Bank Dunia, Indonesia tahun ini dilanda arus keluar modal yang besar, dengan rupiah merosot ke level terendah sepanjang sejarah dan pasar saham anjlok lebih dari 30 persen.
“Proyeksi 2026 mencerminkan hasil kuartal pertama yang lebih kuat dari perkiraan serta percepatan belanja publik di awal, bukan karena lingkungan eksternal yang lebih kondusif atau penilaian risiko yang lebih baik,” tulis Bank Dunia dalam penilaiannya terhadap perekonomian Indonesia.
Disebutkan bahwa tingkat pertumbuhan ke depan akan bergantung pada kemampuan stimulus fiskal pemerintah untuk mendorong konsumsi publik, yang juga menimbulkan risiko karena ruang gerak fiskal negara yang terbatas dalam hal pengeluaran.
“Harga minyak yang lebih tinggi meningkatkan biaya subsidi energi dan kompensasi, sementara depresiasi rupiah meningkatkan biaya pembayaran utang luar negeri,” demikian isi laporan tersebut.
Bank Dunia menyerukan pemerintah untuk secara bertahap menyesuaikan kembali subsidi bahan bakar guna menahan tekanan fiskal yang meningkat.
Indonesia telah menggunakan keuangan negara untuk menjaga harga bahan bakar tetap tidak berubah, langkah yang bertujuan memperkuat dukungan publik. Pemerintah menaikkan harga hanya untuk dua jenis bensin nonsubsidi pada awal pekan ini, sebagai penyesuaian kebijakan.
Laporan Bank Dunia memperingatkan bahwa subsidi yang bersifat umum justru lebih banyak menguntungkan rumah tangga kaya dibanding kelompok masyarakat rentan.
Laporan tersebut juga menyebut bahwa lonjakan harga minyak memberikan peluang untuk mereformasi program subsidi dan beralih ke bantuan yang lebih tepat sasaran, termasuk transfer tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin serta pengalihan penghematan untuk perlindungan sosial dan investasi.
(NIA DEVIYANA)
