Gelombang protes warga kembali menggema di ibu kota. Kali ini sejumlah aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi, Jumat (12/6/2026). Mereka membawa sederet tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dua aksi yang menjadi sorotan adalah gerakan "Indonesia Bangkrut" yang dipelopori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) serta aksi "UNJ Melawan" yang digelar mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Meski berlangsung di lokasi berbeda, kedua aksi tersebut sama-sama menyoroti persoalan ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Aksi Indonesia Bangkrut di Bundaran HI Dipimpin BEM UI
Aksi Indonesia Bangkrut dipusatkan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sejumlah organisasi mahasiswa dan elemen gerakan turut bergabung dalam demonstrasi tersebut. Yatalathof Ma'shum Imawan selaku Ketua BEM UI mengatakan seluruh BEM fakultas di lingkungan UI akan berpartisipasi bersama sejumlah organisasi mahasiswa dari kampus lain.
“Beberapa organisasi dan simpul pergerakan yang ikut konsolidasi nasional di Kampus UI kemarin (10 Juni 2026) masih akan memastikan kehadiran,” ucap Athof saat dihubungi pada Kamis (11/6/2026), dikutip dari Tempo.
Mahasiswa peserta aksi terlebih dahulu berkumpul di Lapangan FISIP UI, Depok, sebelum bergerak menuju lokasi demonstrasi. Mereka mengenakan atribut berupa jaket kuning dan pakaian berwarna hitam sebagai simbol perlawanan terhadap kondisi kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menekan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan pemborosan APBN, serta mengakhiri praktik militerisme di ruang sipil.
Selain itu, mahasiswa juga meminta Presiden Prabowo mengakui berbagai kesalahan dan kebobrokan yang terjadi dalam pemerintahan saat ini.
"Prabowo juga berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah," ujar Athof dalam keterangannya.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah justru memperburuk situasi ekonomi dan demokrasi di Indonesia.
"Kebijakan fiskal bocor, independensi BI direnggut. Tak lupa komunikasi dari pemerintah kepada publik justru jauh dari kata layak," lanjutnya.
Athof juga menilai kritik masyarakat sering kali tidak mendapat respons yang memadai dari pemerintah.
"Aparat negara juga digunakan sebagai alat untuk membungkam mereka yang bersuara," katanya.
UNJ Melawan Soroti Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat
Di lokasi yang lain, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan menggelar aksi di kawasan Kampus UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur. Aksi dimulai dengan long march dari Rawamangun menuju pintu Pemuda UNJ.
“Jadi kami akan lawan arah. Sampai nanti titik berhenti di UNJ pintu Pemuda,” ucap Dimas Galih, Kepala Departemen Sosial Politik BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ, dikutip dari Tempo.
Aksi tersebut melibatkan berbagai organisasi mahasiswa serta civitas akademika UNJ. Dosen Sosiologi UNJ, Ubedilah Badrun, juga dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.
Menurut anggota Aliansi UNJ Melawan, Andreas, keputusan menggelar demonstrasi merupakan hasil konsolidasi bersama seluruh organisasi mahasiswa UNJ yang dilakukan sehari sebelumnya.
“Kami ingin fokus di UNJ untuk menaikkan atensi dan memperbesar gerakan. Baru kemudian, kami kemungkinan masuk ke dalam gerakan yang lebih luas secara nasional,” katanya.
Dalam aksinya, mahasiswa UNJ membawa sepuluh tuntutan kepada pemerintah. Berikut tuntutan yang dilontarkan dalam Aksi UNJ Melawan:
Pembenahan nilai tukar rupiah,
penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM,
peningkatan kesejahteraan guru,
realisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN secara murni,
menuntut penghentian program MBG dan Koperasi Merah Putih,
meminta TNI kembali ke barak,
menghentikan kriminalisasi terhadap generasi muda,
membebaskan tahanan politik,
menghentikan skema PTN-BH,
mewujudkan pendidikan tinggi gratis dan demokratis,
serta menghentikan proyek strategis nasional yang dinilai merusak lingkungan.
Tak hanya kepada pemerintah, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan kepada pihak rektorat UNJ. Mereka meminta percepatan pembangunan gedung Saudi Fund for Development (SFD) yang hingga kini belum rampung serta mendesak penyesuaian besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan kondisi ekonomi mahasiswa.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih serius merespons persoalan ekonomi, pendidikan, dan demokrasi yang semakin membebani masyarakat.
