Bisnis.com, BATAM - Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan akan mengambil langkah tegas dengan mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat struktural jika diperlukan untuk menjaga komposisi belanja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Amsakar, regulasi mengamanatkan bahwa porsi ideal belanja pegawai berada di angka 30% dari total anggaran daerah. Namun, saat ini belanja pegawai Pemerintah Kota Batam masih berada di kisaran 39 persen atau lebih tinggi 9% dari batas ideal tersebut.
"Ketentuan diregulasi bahwa idealnya belanja pegawai itu 30 persen. Sekarang belanja pegawai di Kota Batam masih lebih tinggi, sekitar 39%. Jadi 9% ini perlu kita pikirkan bagaimana menyiasatinya," kata Amsakar.
Ia menjelaskan, tantangan tersebut semakin besar karena pemerintah daerah masih membutuhkan penambahan tenaga pendidik untuk menjawab keterbatasan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Rekrutmen tenaga baru, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berpotensi menambah beban belanja pegawai di masa mendatang.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Amsakar mengaku telah menyiapkan opsi kebijakan berupa pengurangan TPP bagi pejabat struktural. Langkah itu dipilih agar penyesuaian anggaran tidak membebani pegawai pada level staf.
"Kalau misalnya pada 2027 itu tidak ada tawar-menawar dan harus dilakukan, maka tidak ada pilihan lain. TPP yang didapat oleh pejabat struktural akan kita kurangi karena saya tidak mau menyentuh sampai ke staf," ujarnya.
Baca Juga
- Pertimbangkan Daya Saing Investasi, BP Batam Tunda Penyesuaian Tarif Peti Kemas
- Investasi Batam Lampaui Target, Data Center Jadi Jantung Baru Ekonomi
- Batam Catat Deportasi PMI Tertinggi, P2MI Dorong Penguatan Layanan dan Pencegahan
Menurut dia, kebijakan tersebut memang tidak populer, namun dinilai sebagai langkah paling proporsional dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah sekaligus melindungi kesejahteraan pegawai pelaksana.
Amsakar menilai sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) masih memiliki kewajiban finansial, termasuk cicilan pinjaman perbankan, sehingga pengurangan pendapatan pada level staf berpotensi menambah beban ekonomi mereka.
"Kebijakan ini mungkin tidak populer, tetapi saya menilainya paling proporsional untuk dilakukan. Ketimbang harus menarik dari staf-staf kita, sementara sebagian di antara mereka juga masih memiliki kewajiban cicilan," katanya.
Pemerintah Kota Batam saat ini terus mengkaji berbagai opsi untuk menyesuaikan struktur belanja pegawai tanpa mengganggu pelayanan publik dan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor strategis, terutama pendidikan.
