JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) akhirnya tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) siang.
Pantauan Kompas.com di lokasi, terdapat lima orang perwakilan yang merupakan pimpinan BEM Fakultas dan BEM UI tiba di Bundaran HI sekitar pukul 13.50 WIB.
Mereka tiba usai melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi online karena rute yang seharusnya dilewati oleh bus Kopaja dari kampus diadang oleh polisi di Jalan Gatot Subroto, Jakpus.
Baca juga: Massa Mahasiswa Tertahan Barikade Aparat Dekat Bundaran HI, Buka Jalannya Sekarang Juga!
Setibanya di Bundaran HI, para perwakilan mahasiswa langsung menyampaikan keterangan kepada wartawan di depan Pos Polisi Bundaran HI.
Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo menjelaskan, mahasiswa menolak arahan aparat kepolisian untuk memindahkan lokasi unjuk rasa ke Gedung DPR/MPR RI.
Menurut Dimas, saat ini aksi memang harus dilakukan di ruang publik seperti Bundaran HI agar seluruh lapisan masyarakat dapat melihat langsung kondisi negara.
"Kami ingin menyampaikan keluh kesah kami, kami ingin menyampaikan bagaimana pemaksaan terjadi di negeri ini, dan semua rakyat berhak untuk tahu!" seru Dimas di lokasi, Jumat.
"Bukan di DPR, bukan di depan Istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita! Kita pengin sebuah gerakan yang di mana semua rakyat bisa ikut, bisa tahu apa yang terjadi dan bagaimana terbaik untuk bangsa ini. Jangan mengintervensi!" sambung dia.
Kekecewaan serupa diungkapkan oleh Ketua BEM Sekolah Tinggi Nurul Fikri, Adelia yang menyebut pemaksaan untuk memindahkan titik aksi adalah salah satu bentuk pembungkaman.
"Hari ini kami menyatakan tidak akan kembali mengadakan aksi di gedung-gedung pemerintahan. Hari ini adalah bentuk bahwasanya pemerintah sudah membungkam suara-suara mahasiswa dan sudah tidak peduli dengan bagaimana kehidupan rakyat Indonesia," ujar Adelia.
Baca juga: Mahasiswa Diblokade Aparat Dekat Bundaran HI, Lalin Jalan Sudirman Arah Monas Tak Bergerak
Sementara itu, Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menyebut bahwa fungsi pengawasan DPR sudah tidak berjalan dengan semestinya.
Menurut dia, kritik dan aspirasi yang disampaikan massa aksi di depan Gedung DPR RI juga tidak pernah didengar dan diterima secara serius.
Mereka juga enggan menggelar demo di Istana Negara karena sudah tidak memercayai aspirasinya akan didengar oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Kami tidak akan pernah pindah untuk demo di DPR atau di Istana. Karena, Istana sekarang adalah pembuat kebijakan-kebijakan bobrok yang menyengsarakan rakyat, dan DPR sekarang sudah bukan legislatif lagi, tetapi sekarang adalah loket administratif dari eksekutif," kritik Attof.
Attof menyoroti salah satunya Undang-undang Polri yang dinilai disahkan secara tiba-tiba tanpa partisipasi publik yang bermakna.
