Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap pelaku usaha makanan.
IDXChannel - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pengusaha Warteg.
Ketua Komunitas dan Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni, mengatakan para pengusaha warteg harus memutar otak agar harga makanan tetap terjangkau tanpa kehilangan pelanggan.
Menurutnya, salah satu langkah yang umum dilakukan adalah melakukan efisiensi pada porsi lauk serta memanfaatkan jaringan koperasi untuk memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih murah
"Untuk menyiasati porsi dan harga agar tetap stabil tanpa mengusir pelanggan, para pengusaha warteg biasanya terpaksa memutar otak, mulai dari memperkecil sedikit ukuran potongan lauk seperti tahu, tempe, atau ayam," katanya saat dihubungi pada Jumat (12/6/2026).
Mukroni mengatakan, pengusaha warteg juga harus mencari cara lain dalam membelanjakan bahan baku, misalnya lewat jaringan koperasi dalam jumlah besar agar mendapatkan harga grosir yang lebih miring.
Dia menilai pengusaha warteg berada dalam posisi yang cukup rentan. Pasalnya, mereka tidak memiliki ruang yang besar untuk menaikkan harga makanan karena mayoritas konsumennya berasal dari kelompok masyarakat yang sensitif terhadap perubahan harga.
"Sebagai salah satu pilar jaring pengaman pangan murah bagi masyarakat perkotaan, para pengusaha warteg menitipkan beberapa harapan besar kepada pemerintah," tuturnya.
Mukroni meminta pemerintah melalui Perum Bulog dan instansi terkait untuk memastikan pasokan serta harga bahan pangan tetap terkendali dan tidak mengalami kenaikan yang berlebihan akibat sentimen kenaikan BBM. Selain itu, Kowantara juga berharap pemerintah memberikan stimulus bagi pelaku usaha kuliner mikro.
Bentuk dukungan yang diharapkan antara lain kemudahan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program digitalisasi rantai pasok agar pelaku warteg dapat memperoleh bahan baku langsung dari produsen atau petani dengan harga yang lebih kompetitif.
"Berharap ada kelonggaran atau program stimulus khusus bagi sektor kuliner mikro, seperti kemudahan akses modal usaha KUR atau program digitalisasi rantai pasok agar warteg bisa mendapatkan bahan baku langsung dari produsen/petani dengan harga murah," kataya.
Mukroni juga menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Biosolar, agar tetap aman di SPBU. Menurutnya, kelangkaan BBM subsidi berpotensi menambah beban pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada transportasi harian.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada koperasi-koperasi warteg di berbagai daerah agar mampu melakukan pengadaan bahan baku secara bersama-sama atau collective buying.
"Pemerintah diharapkan memberikan dukungan nyata bagi koperasi-koperasi warteg lokal agar mampu melakukan collective buying untuk komoditas esensial seperti beras, minyak goreng, dan telur guna memotong rantai distribusi yang panjang," tutur dia.
(kunthi fahmar sandy)
