Grid.ID - PPDB Jabar 2026 mendadak ricuh. Dedi Mulyadi sampaikan permintaan maaf sampai lakukan ini.
Dedi Mulyadi sedang ramai diperbincangkan publik. Sosok Gubernur Jabar kembali menarik perhatian usai kisruh PPDB Jabar 2026.
Terbaru, PPDB Jabar 2026 ricuh, Dedi Mulyadi sampaikan permintaan maaf. Gubernur Jabar sampai lakukan ini.
Dedi Mulyadi, selaku Gubernur Jawa Barat, secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.
Pria yang dikenal dengan sapaan KDM itu mengakui bahwa hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum mampu menyediakan kapasitas sekolah negeri yang memadai untuk menampung seluruh lulusan siswa.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi sebagai respons atas video viral yang memperlihatkan seorang ibu meluapkan emosinya di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat setelah anaknya terancam tidak lolos masuk sekolah negeri.
"Saya meminta maaf kepada masyarakat. Jika hari ini masih banyak orangtua yang kecewa karena anaknya tidak mendapatkan sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (11/6/2026).
KDM menilai gelombang protes serta kemarahan para orang tua murid belakangan ini merupakan sesuatu yang wajar. Menurutnya, setiap orang tua tentu ingin memperjuangkan akses pendidikan terbaik bagi putra-putrinya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam mekanisme pemetaan PCMB, posisi setiap siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi tergeser. Kasus yang sempat viral itu terjadi akibat masuknya gelombang pendaftar baru, termasuk siswa limpahan yang sebelumnya tidak lolos seleksi Sekolah Manusia Unggul (Maung).
"Banyaknya orangtua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukanlah kesalahan masyarakat. Tetapi kesalahan kami, sebagai penyelenggara negara," kata KDM dengan nada bergetar.
"Sekolah negeri yang tersedia masih terbatas, sementara jumlah lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan terus bertambah. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kami," lanjutnya.
Untuk menenangkan kekhawatiran masyarakat, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kegagalan masuk ke sekolah negeri bukan berarti menutup seluruh peluang pendidikan. Ia memastikan setiap anak di Jawa Barat tetap harus memperoleh akses pendidikan formal.
Sebagai langkah penyelesaian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan sekolah swasta serta memberikan jaminan penuh bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
"Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ucap Dedi menegaskan.
Saat ditanya mengenai solusi jangka panjang, Dedi Mulyadi secara terbuka menyatakan setuju apabila sistem seleksi masuk sekolah negeri kembali menggunakan nilai ujian sebagai acuan, bukan hanya berdasarkan jarak tempat tinggal.
Meski begitu, ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dapat mengambil keputusan sendiri, sebab aturan terkait hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Saya sepakat (kembali ke nilai ujian), tetapi ketentuan tentang kelulusan maupun masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," pungkasnya. (*)
Artikel Asli
