Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, keberhasilan menjaga integritas Pemilu tidak hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari kemampuan mencegah pelanggaran sejak awal.
Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 DKPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika penyelenggara Pemilu, DKPP dinilai memiliki peran penting dalam membangun sistem pencegahan yang lebih kuat.
Advertisement
“Jadi keberhasilan itu bukan banyak-banyaknya memutus dan menemukan kesalahan, tapi dengan adanya orang yang tidak masuk penjara karena melanggar. Oleh karena itu prinsip-prinsip prevention mungkin perlu,” ujar Tito.
Menurut dia, DKPP dapat mengambil berbagai langkah perbaikan untuk meminimalkan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. Pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan setelah pelanggaran terjadi.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi pelaksanaan Pemilu di Indonesia yang selama ini berjalan baik. Ia menilai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Meski demikian, Pemilu tetap menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan nasional.
“Kenapa? Itu the only momentum for all people who have the right to vote. Dia terlibat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang penting satu-satunya. Yang lain kan melalui perwakilan,” tambahnya.
