Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah saat ini tengah menggenjot penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pun mengingatkan masyarakat agar mewaspadai adanya penipuan bansos.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya mengatakan digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan ikhtiar pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan.
Di samping itu, Fifi mengingatkan agar masyarakat menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial seiring digitalisasi yang dilakukan.
Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi, kode one-time password (OTP), maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.
"Ada tantangan penipuan bansos. Ada yang kirim pesan tautan bahkan menelepon minta klik. Saya minta semua hati-hati. Saya titipkan jangan mudah percaya yang kirim link," ujar Fifi dalam sambutannya agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial, di Surabaya pada Jumat (12/6/2026).
Selain itu, terdapat pula modus penipuan dengan memberikan informasi layanan agar bansos cepat cair.
Baca Juga
- Tak Kunjung Menerima Bansos? Cek Kategori Desil Anda Terlebih Dahulu, Ini Caranya
- Update Info Bansos Tunai Rp5,4 Juta dari Presiden Prabowo, Jadwal Cair, Syarat, dan Cek Penerima
- Hanya 5 Kriteria Ini yang Bisa Dapat Bansos Beras dan Minyak Goreng Juni 2026
"Jangan mudah percaya kalau ada yang minta uang dengan alasan agar bantuan cepat cair," ujarnya.
Dia mendorong agar apabila masyarakat ragu, lebih baik menanyakan ke petugas resmi atau perangkat desa yang memang sudah ditugaskan terkait urusan bansos.
Sebagaimana diketahui, pemerintah kini tengah menggenjot penerapan Perlinsos Digital, sistem Perlinsos yang terintegrasi, dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.
Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai melalui Portal Perlinsos. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.
Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika mengatakan Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi.
“Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.
Dia mengatakan penerapan Perlinsos Digital dilakukan karena muncul keterbatasan dalam penyaluran bansos. Tercatat, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.
Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.
"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.
Kini, pemerintah pun melakukan perluasan uji coba Perlinsos Digital ke 42 kabupaten/kota mulai dari Medan, Padang, hingga Surabaya.
Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menargetkan penerapan Perlinsos Digital secara utuh pada kuartal IV/2026.
