Bisnis.com, JAKARTA — Konstruksi megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibayangi oleh volatilitas rupiah yang dikhawatirkan bakal memicu pembengkakan biaya riil serta mengerek harga material konstruksi. Bahkan, pada 4 Juni 2026 Rupiah sempat menyentuh level terendahnya tembus Rp18.049 per dolar AS.
Meskipun demikian, per hari ini, Jumat (12/6/2026) Rupiah berhasil ditutup menguat 0,62% ke level Rp17.865 per dolar AS. Penguatan ini terjadi usai Bank Indonesia kembali memutuskan mengerek suku bunga acuan (BI Rate) ke level 5,50% pada Selasa (9/6/2026).
Tren suku bunga tinggi juga jelas dikhawatirkan menimbulkan tantangan baru, khususnya bagi para kontraktor IKN. Kendati demikian, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono memastikan bahwa konstruksi IKN hingga saat ini belum terdampak.
Pihaknya mengaku belum menerima instruksi untuk merevisi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek sembari terus mengawasi rantai pasok material serta keluhan para kontraktor.
"Belum, belum ada. Belum ada keputusan eskalasi [harga]nya, kan mestinya harus ada arahan dari nasional jika kahar kan? Tapi kan belum ada, kami ikut aja," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Kamis (12/6/2026).
Meskipun OIKN memastikan belum terjadi kenaikan harga material konstruksi secara masif, penyesuaian kebutuhan dana tambahan tetap tidak terhindarkan. Khusus untuk tahun ini, OIKN mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp3,2 triliun pada tahun anggaran berjalan ini.
Baca Juga
- ASN di Kementerian PU, BPN, Perhubungan dan PKP Diprioritaskan Pindah ke IKN
- Otorita Ungkap Proyek Hunian KPBU di IKN Rp6 Triliun Mulai Dibangun Tahun Ini
- Otorita IKN Usul Tambahan Anggaran Rp3,2 Triliun, Kejar Konstruksi Tahap II
"Untuk memenuhi target pembangunan IKN sampai dengan tahun 2028, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk tahun 2026," ujarnya.
Selain itu, Otorita IKN juga membidik tambahan pagu anggaran mencapai Rp15,5 triliun untuk tahun anggaran 2027 mendatang.
Suntikan dana tambahan tersebut dinilai sangat krusial guna mengamankan kelanjutan konstruksi IKN tahap kedua (batch 2). Langkah ini sekaligus untuk memastikan kelancaran eksekusi seluruh proyek tahun jamak (multi-years contract/MYC) yang tengah berjalan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan lampu hijau untuk menggelontorkan anggaran jumbo sebesar Rp48,8 triliun. Alokasi dana ini semulanya diharapkan cukup untuk mendukung pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN pada periode 2025 hingga 2028.
Berdasarkan peta jalan yang telah ditetapkan, anggaran Rp48,8 triliun realisasinya dibagi ke dalam tiga tahapan pembangunan. Pada tahap pertama, skema kontrak tahun tunggal senilai Rp3,7 triliun untuk infrastruktur dasar dilaporkan telah rampung 100% pada akhir 2025.
Selanjutnya, pengerjaan tahap kedua dianggarkan dengan pagu Rp20 triliun menggunakan skema tahun jamak periode 2025–2027 untuk menyelesaikan klaster perkantoran legislatif dan yudikatif. Infrastruktur pengairan seperti embung dan jaringan air bersih juga dikebut pada fase ini.
Adapun tahap ketiga dengan kebutuhan dana mencapai Rp17,2 triliun akan difokuskan untuk pembangunan hunian vertikal maupun rumah tapak bagi pimpinan dan staf. Klaster ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan tempat tinggal aparatur negara serta kawasan diplomatik hingga tahun 2028.
