*Oleh: Herman Kajang
Ada satu pertanyaan yang gagal dijawab secara meyakinkan dalam RDP DPRD Sulawesi Selatan, mengapa 326 kepala sekolah bisa mundur dalam waktu yang hampir bersamaan?
Di negara yang birokrasinya sehat, pengunduran diri adalah keputusan individual. Setiap orang memiliki alasan berbeda. Ada yang pensiun, ada yang sakit, ada yang merasa tidak mampu lagi mengemban tugas.
Tetapi ketika ratusan orang mengambil keputusan yang sama dalam rentang waktu yang sama, maka penjelasan “sukarela” menjadi sulit diterima oleh akal sehat.
Persoalannya bukan pada angka 326. Persoalannya adalah probabilitas politik di balik angka itu. Bayangkan, untuk memenangkan Pilkada saja sulit menyatukan pilihan ratusan orang.
Untuk memilih ketua organisasi saja sering terjadi perpecahan. Tetapi tiba-tiba 326 kepala sekolah memiliki kehendak yang sama: mundur pada saat yang hampir bersamaan.
Jika itu benar-benar murni sukarela, maka ini mungkin salah satu fenomena sosial paling langka dalam sejarah birokrasi pendidikan Indonesia.
Karena itu, RDP DPRD Sulsel sesungguhnya membuka persoalan yang lebih besar daripada sekadar mutasi kepala sekolah. Yang sedang dipersoalkan adalah hubungan antara kekuasaan dan birokrasi.
Dalam forum tersebut, publik tidak mendengar pemaparan yang rinci mengenai indikator evaluasi yang menyebabkan gelombang pengunduran diri itu.
Tidak ada daftar kinerja yang dibuka kepada masyarakat. Tidak ada parameter yang bisa diuji secara independen. Yang muncul justru narasi bahwa ini bagian dari evaluasi dan pembinaan.
Masalahnya, dalam negara demokrasi, evaluasi tanpa transparansi mudah berubah menjadi instrumen kekuasaan.
Ketika ukuran keberhasilan tidak dibuka, maka publik tidak bisa membedakan mana kepala sekolah yang memang berkinerja buruk dan mana yang sekadar tidak lagi sejalan dengan kehendak pengambil keputusan.
Di situlah lahir ruang abu-abu yang berbahaya.Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah pesan yang diterima oleh birokrasi pendidikan.
Jika ratusan kepala sekolah dapat diganti melalui mekanisme yang tidak sepenuhnya transparan, maka pesan yang diterima para pejabat sekolah bukanlah “tingkatkan kualitas pendidikan”, melainkan “pastikan hubungan dengan pusat kekuasaan tetap aman.”
Akibatnya, orientasi birokrasi bergeser. Kepala sekolah tidak lagi fokus memikirkan bagaimana meningkatkan literasi siswa, memperbaiki kualitas guru, atau mengatasi angka putus sekolah.
Mereka akan lebih sibuk membaca arah angin politik birokrasi. Padahal sekolah bukan kantor politik. Sekolah adalah tempat negara menyiapkan masa depan.
Karena itu yang perlu diuji bukan hanya para kepala sekolah, tetapi juga pemerintah yang melakukan evaluasi. Jika benar mereka gagal, tunjukkan datanya.
Jika benar mereka bermasalah, buka indikatornya. Jika benar pengunduran diri itu sukarela, biarkan prosesnya diuji secara terbuka. Sebab dalam tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi adalah bukti, bukan sekadar pernyataan.
Kasus 326 kepala sekolah ini pada akhirnya menjadi cermin yang memperlihatkan wajah birokrasi kita.
Apakah pendidikan dikelola berdasarkan sistem yang objektif dan terukur, ataukah masih berada dalam bayang-bayang relasi kekuasaan yang sulit diawasi publik?
Sampai pertanyaan itu terjawab, publik berhak curiga. Karena dalam politik, yang paling mencurigakan bukanlah satu orang yang mundur.
Yang paling mencurigakan adalah ketika ratusan orang tiba-tiba memiliki keputusan yang sama, sementara negara tidak mampu menjelaskan secara meyakinkan mengapa keputusan itu lahir. (*)
*Penulis merupakan aktivis Kopel Indonesia
