Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mempercepat pembangunan infrastruktur perikanan terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mengoptimalkan potensi perikanan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Sherly saat memberikan sambutan pada puncak peringatan HUT ke-53 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sekaligus pelantikan pengurus DPD HNSI sejumlah wilayah di Lapangan Perikanan Nusantara, Kota Ternate, Kamis (11/6).
Dalam kesempatan itu, Sherly menegaskan bahwa pengembangan sektor perikanan tidak cukup hanya melalui bantuan alat tangkap, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang mampu memperkuat rantai distribusi hasil laut dan menjaga stabilitas harga ikan di tingkat nelayan.
Salah satu langkah yang disiapkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di setiap lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih. Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan untuk mempermudah akses nelayan terhadap BBM bersubsidi yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan utama saat melaut.
Selain SPBUN, pemerintah daerah juga akan menghadirkan mitra penyerap hasil tangkapan atau off-taker di kawasan kampung nelayan. Kehadiran off-taker tersebut akan didukung dengan pembangunan cold storage berkapasitas 10 ton dan pabrik es berkapasitas 3 ton.
Menurut Sherly, fasilitas penyimpanan dan rantai dingin tersebut penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan sekaligus membantu nelayan memperoleh harga jual yang lebih stabil.
Pembangunan infrastruktur perikanan juga akan disinergikan dengan peningkatan konektivitas wilayah pesisir. Untuk itu, Sherly telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar menyelaraskan program pembangunan dengan memperbaiki akses jalan yang rusak di kawasan kampung nelayan.
Perbaikan jalan dinilai penting untuk memperlancar distribusi hasil tangkapan dari sentra-sentra perikanan menuju pasar dan pusat ekonomi lainnya. Dengan konektivitas yang lebih baik, biaya logistik diharapkan dapat ditekan sehingga mendukung peningkatan pendapatan nelayan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi perikanan Maluku Utara yang mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun. Pemprov Maluku Utara menilai penguatan infrastruktur menjadi faktor penting agar potensi ekonomi kelautan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Baca Juga: Tak Hanya Pertambangan, Ini Cara-Cara Sherly Tjoanda Membantu Nelayan Maluku Utara
Pada rangkaian peringatan HUT HNSI, kegiatan juga diawali dengan Gerakan Nasional Bersih Laut yang melibatkan komunitas lingkungan Pandawara Group di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat pesisir.
Ketua Umum DPP HNSI, Herman Herry, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun sektor perikanan secara menyeluruh. Menurut dia, penguatan infrastruktur dan ekosistem usaha perikanan sejalan dengan upaya mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
