JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Jakarta terus bertambah.
Di balik angka tersebut, tersimpan persoalan yang tidak sederhana.
Masih banyak lansia yang tetap bekerja di usia senja, sementara sebagian di antaranya belum tersentuh bantuan sosial karena persoalan pendataan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui bahwa keterbatasan data menjadi salah satu kendala utama dalam menjangkau seluruh lansia rentan yang membutuhkan bantuan.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin mengatakan, fenomena lansia yang masih bekerja harus dilihat dari berbagai sisi.
Sebagian lansia memang memilih tetap aktif karena ingin mandiri dan produktif.
Namun, tidak sedikit yang terpaksa bekerja karena keterbatasan ekonomi, belum memiliki jaminan hari tua yang memadai, atau masih menjadi penopang keluarga.
Menurut Iqbal, idealnya setiap lansia dapat menjalani masa tua dengan layak, sehat, sejahtera, dan bahagia tanpa tekanan ekonomi.
Baca juga: Kerja Sampai Tua, Kala Pensiun Hanya Mimpi bagi Sebagian Lansia
Akan tetapi, upaya memberikan perlindungan sosial yang tepat sasaran masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait ketersediaan data.
Ia menjelaskan, data lansia rentan, lansia miskin, maupun lansia yang masih aktif bekerja sebenarnya dapat dilihat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun hingga kini, DTSEN masih dalam proses konsolidasi di tingkat pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru memperoleh data berupa pemeringkatan kesejahteraan warga, sementara data rinci mengenai kondisi sosial dan ekonomi masing-masing individu belum diterima.
“Gubernur DKI Jakarta telah memohon kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan data yang lebih detail, tetapi sampai sekarang data tersebut belum tersedia,” kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/6/2026).
Padahal, data tersebut menjadi dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial. Saat ini, bantuan diprioritaskan bagi warga yang berada pada kelompok kesejahteraan terendah berdasarkan DTSEN.
Sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan, calon penerima juga harus melalui proses verifikasi kelayakan.
Dinas Sosial DKI Jakarta saat ini menjalankan sejumlah program untuk lansia, seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), bantuan alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas, bantuan permakanan melalui Pusat Santunan Keluarga (Pusaka), hingga rehabilitasi sosial di panti.
Selain itu, Pemprov DKI juga memberikan fasilitas mobilitas melalui Kartu Layanan Gratis Transjakarta.
Meski demikian, Iqbal mengakui masih ada lansia yang seharusnya menerima bantuan tetapi belum terdata. Temuan tersebut kerap muncul dalam berbagai kegiatan lapangan yang dilakukan petugas sosial.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah terus melakukan pemutakhiran data dan membuka jalur pengusulan melalui Sistem Layanan Terpadu (Siladu), yang ke depan akan terintegrasi dengan aplikasi JAKI.
“Kami menemukan masih ada lansia yang belum masuk data, padahal seharusnya berhak menerima bantuan,” ujar dia.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena Jakarta telah memasuki fase ageing population. Berdasarkan hasil SUPAS 2025, sebanyak 12,01 persen penduduk Jakarta merupakan lansia.
Dalam lima tahun terakhir, jumlah lansia meningkat dari sekitar 1 juta orang pada 2021 menjadi hampir 1,3 juta orang pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 439.655 lansia masih bekerja.
Mayoritas bekerja di sektor informal dan sebagian besar masih bekerja lebih dari 35 jam per minggu.
Baca juga: Lansia Masih Bekerja, Kalau Saya Sudah Enggak Ada, Cucu Saya Siapa yang Kasih Makan?
Lansia bukan sekadar angkaSosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, mengatakan fenomena lansia yang masih bekerja tidak bisa dipandang secara hitam-putih sebagai tanda kegagalan ekonomi.
Secara sosiologis, usia tua tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi biologis maupun angka usia, melainkan juga oleh konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat.
