Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan kemungkinan kenaikan harga obat-obatan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kenaikan harga minyak tetap dalam batas wajar dan tidak akan melonjak tajam.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, harga obat-obatan untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan tidak naik dan tetap terjaga.
"Harga obat kita sudah lihat mana yang naik yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Tapi untuk obat-obatan BPJS, kita berhasil jaga," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan, kenaikan nilai tukar dolar tidak serta-merta membuat harga obat ikut naik dengan persentase yang sama. Sebab, sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri masih menggunakan rupiah.
Karena itu, pemerintah telah menghitung batas kenaikan harga yang masih wajar. Kenaikan di kisaran 10 hingga 20 persen dinilai masih masuk akal, sementara di atas angka tersebut dianggap sebagai upaya mengambil keuntungan sepihak.
"Sepuluh sampai 20 persen itu masih masuk akal. Tapi kalau di atas itu, jangan mengambil untung dari situ," katanya.
Senada, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait perhitungan harga tersebut. Rizka memastikan penyesuaian harga tertinggi dibatasi pada angka 20 persen.
"Paling tinggi 20 persen. Tergantung jenis obatnya, ada yang cuma menaikkan 5 persen atau 10 persen. Tapi tidak boleh lebih dari 20 persen," jelas Rizka.
Di tengah penyesuaian harga obat-obatan komersial atau non-BPJS, pemerintah menjamin harga obat-obatan yang masuk dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak akan terdampak.
Baca juga: BPOM beri fleksibilitas pengadaan bahan baku atasi kenaikan harga obat
Baca juga: BPOM gandeng Kemenhan atasi harga obat mahal
Baca juga: Menkes: Perlu transparansi terkait harga obat guna tangani harga mahal
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, harga obat-obatan untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dipastikan tidak naik dan tetap terjaga.
"Harga obat kita sudah lihat mana yang naik yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Tapi untuk obat-obatan BPJS, kita berhasil jaga," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan, kenaikan nilai tukar dolar tidak serta-merta membuat harga obat ikut naik dengan persentase yang sama. Sebab, sebagian besar komponen biaya produksi obat di dalam negeri masih menggunakan rupiah.
Karena itu, pemerintah telah menghitung batas kenaikan harga yang masih wajar. Kenaikan di kisaran 10 hingga 20 persen dinilai masih masuk akal, sementara di atas angka tersebut dianggap sebagai upaya mengambil keuntungan sepihak.
"Sepuluh sampai 20 persen itu masih masuk akal. Tapi kalau di atas itu, jangan mengambil untung dari situ," katanya.
Senada, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait perhitungan harga tersebut. Rizka memastikan penyesuaian harga tertinggi dibatasi pada angka 20 persen.
"Paling tinggi 20 persen. Tergantung jenis obatnya, ada yang cuma menaikkan 5 persen atau 10 persen. Tapi tidak boleh lebih dari 20 persen," jelas Rizka.
Di tengah penyesuaian harga obat-obatan komersial atau non-BPJS, pemerintah menjamin harga obat-obatan yang masuk dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak akan terdampak.
Baca juga: BPOM beri fleksibilitas pengadaan bahan baku atasi kenaikan harga obat
Baca juga: BPOM gandeng Kemenhan atasi harga obat mahal
Baca juga: Menkes: Perlu transparansi terkait harga obat guna tangani harga mahal
