Di tengah gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko melontarkan pernyataan tegas.
Menurutnya, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak boleh dihentikan meski saat ini tengah diterpa berbagai persoalan, termasuk kasus hukum yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).
Budiman menilai penghentian MBG bukan hanya berdampak pada jutaan penerima manfaat, tetapi juga berpotensi menyalahi komitmen politik yang telah dijanjikan kepada rakyat sejak masa kampanye.
Pernyataan tersebut disampaikan Budiman usai menghadiri dialog bertajuk "Kritis Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia" di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro Semarang.
"Itu janji kampanye. Kalau berhenti maka Pak Presiden melanggar janji, melanggar undang-undang," katanya di Semarang, dikutip dari Antara Jateng, Sabtu (13/6).
Menurut mantan aktivis dan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu, program MBG merupakan janji politik yang harus diwujudkan karena berkaitan langsung dengan upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Disorot Media Asing, Prabowo: Kami Telah Bekerja Keras Memenuhi Janji
Meski mendukung penuh keberlanjutan MBG, Budiman tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Ia menilai kritik terhadap program tersebut tetap diperlukan, namun seharusnya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan di lapangan, bukan menghentikan program secara keseluruhan.
Menurut dia, kebutuhan terhadap program makan bergizi masih sangat besar karena persoalan kekurangan gizi masih ditemukan di berbagai daerah. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing dengan negara lain.
"Saya katakan masyarakat kita adalah masyarakat yang kurang gizi. Masyarakat kita sedang hadapi era baru, dibanding negara lain kita masih ketinggalan," ujarnya.
Budiman bahkan menilai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kualitas pendidikan dan kemampuan berpikir masyarakat.
Ia menyebut Indonesia masih tertinggal dalam kemampuan membaca, matematika, ilmu pengetahuan, hingga kemampuan berpikir analogis dibanding banyak negara lain.
"Maka, MBG selain untuk anak sekolah juga untuk para ibu hamil juga. Itu intervensinya," kata Budiman.
Tak hanya membela MBG, Budiman juga merespons kritik mahasiswa yang menilai program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya, tudingan tersebut tidak tepat karena kedua program itu justru dirancang untuk memperkuat prinsip keadilan sosial di tengah masyarakat.
Ia mengaku telah melihat langsung dampak program tersebut di sejumlah daerah. Salah satunya saat mengunjungi Desa Sentolo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Juga: PDIP Minta MBG Disetop Dulu, Pemborosan Rp1 Triliun hingga Kasus Keracunan Disorot!
Pengalaman itu membuatnya semakin yakin bahwa MBG memberikan manfaat nyata bagi anak-anak di daerah yang sebelumnya sulit mendapatkan asupan makanan berkualitas.
"Kemarin saya ke Sentolo, Kulonprogo, anak-anak desa makan makanan mewah di lembah. Kita waktu SD tidak pernah makan semewah itu," imbuhnya.
Pernyataan Budiman muncul saat polemik mengenai efektivitas dan tata kelola MBG terus menjadi perdebatan publik. Namun di tengah kritik yang semakin keras, ia menegaskan bahwa solusi yang dibutuhkan bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki pelaksanaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
