Serangkaian unjuk rasa dengan menyuarakan isu serupa terjadi di sejumlah daerah beberapa waktu terakhir. Potensi aksi susulan akan terus ada hingga pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mau mendengar aspirasi yang telah mengerucut menjadi satu suara ini.
Dalam sepekan terakhir, para mahasiswa bersama masyarakat sipil turun ke jalan dan berunjuk rasa. Tidak hanya di Jakarta, aksi ini menyebar di sejumlah titik seantero Indonesia. Hampir semua menyuarakan kritik yang spesifik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga keterlibatan TNI dan Polri di ranah sipil.
Lini masa pun diramaikan oleh aksi ini. Terakhir, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil berdemonstrasi di kawasan Gejayan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (13/6/2026). Unjuk rasa ini juga diramaikan oleh akademisi, aktivis demokrasi, seniman, dan pengemudi ojek daring.
Para peserta aksi membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan kepada pemerintah. Di antara poster itu berbunyi ”Stop Pemborosan APBN”, ”Stop MBG dan KDMP”, serta ”Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM”.
Isu-isu tersebut menjadi keresahan bersama. Presiden tidak bisa mengambil jarak dari permasalahan tersebut karena dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan merupakan sumber permasalahan-permasalahan tersebut.
Hingga Sabtu pukul 21.30 WIB, sejumlah akun media sosial masih memperlihatkan situasi terkini di kawasan tersebut. Komentar warganet pun beraneka ragam. Tidak sedikit yang memberikan dukungan dengan memberikan kritik yang senada terkait isu yang disampaikan dalam demonstrasi.
Unjuk rasa yang menyita perhatian publik juga terjadi di sekitaran Jalan Sudirman, Jumat (13/6/2026). Massa aksi terdiri dari ratusan mahasiswa Universitas Indonesia. Mahasiswa dari sejumlah kampus pun kemudian bergabung.
Dalam demonstrasi ini, massa aksi menuntut pemerintah untuk menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan program MBG dan pembangunan KDMP. Selain itu, mereka berunjuk rasa agar pemerintah menghentikan militerisme di ranah sipil, lalu berhenti mengelak serta mengakui kesalahan pemerintah.
Meskipun belum ada informasi terkait unjuk rasa susulan, serangkaian aksi massa berpotensi terus terjadi. Ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona berpendapat, hal ini terjadi karena isu yang disampaikan seragam dan itu belum diakomodasi pemerintah.
Oleh sebab itu, kata Yance, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa meremehkan serangkaian unjuk rasa ini. Apalagi, cara rakyat menyampaikan aspirasi kali ini adalah turun ke jalan ketika suara mereka tidak didengar.
“Isu-isu tersebut menjadi keresahan bersama. Presiden tidak bisa mengambil jarak dari permasalahan tersebut karena dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahkan merupakan sumber permasalahan-permasalahan tersebut,” kata Yance saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Melihat isu unjuk rasa yang masih ramai di lini masa media sosial, Yance menyarankan pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat kali ini. MBG harus dihentikan karena masyarakat menilai program ini sangat korup dan tidak akan bisa dibenahi bila tidak segera dihentikan.
Selanjutnya, perencanaan program lainnya, seperti KDMP dan food estate, harus ditata ulang agar jangan sampai menjadi lahan korupsi yang menyengsarakan rakyat dan meruntuhkan fondasi ekonomi negara. Lalu, segera tarik TNI dan Polri dari tugas-tugas di luar tugas pokoknya.
“Militerisasi sangat nyata di ruang publik. Bila tidak dihentikan, maka saya yakin protes akan semakin meluas dan mendalam dari mahasiswa dan masyarakat. Bersuara di jalanan telah menjadi saluran yang paling mungkin dilakukan di tengah mandeknya representasi publik melalui lembaga formal, baik partai politik, DPR, maupun DPD,” kata Yance.
Meskipun menjadi keresahan bersama, masih ada sejumlah komentar yang apatis atau bahkan memberikan dukungannya terhadap pemerintah. Terlepas apapun tujuannya, Yance melihat itu tidak akan merubah pandangan para generasi muda yang ingin merubah negeri ini dengan menyuarakan aspirasinya.
“Generasi muda semakin meneguhkan sikap dan pemahaman mereka terhadap problem mendasar dari penyelenggaraan dan kebijakan pemerintah. Itu merupakan suatu modal sosial mendasar bagi sikap-sikap republikan. Bisa jadi pemerintah tidak akan bergidik dan mengabaikan protes publik. Tapi itu tidak akan menghentikan publik untuk terus bersuara,” tegas Yance.
Saat dihubungi terpisah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta Periode 2025 Andhika Natawijaya yakin akan ada unjuk rasa susulan dari mahasiswa. Meskipun sudah tidak menjabat dan tidak turun langsung ke lapangan, dia melihat gerakan akan terus berlangsung selama tuntutan belum terpenuhi.
“Meski saya sudah demisioner (kepengurusan berakhir), saya ambil bagian sebagai orang yang peduli, dan ini juga dilakukan oleh demisioner BEM kampus lain yang masih bergelut di dunia aktivisme. Saya yakin gerakan perlawanan akan terus ada dan bertumbuh, selagi praktik kezaliman yang dilakukan pemerintah masih bertebaran,” kata Andhika.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengimbau semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Ia pun menekankan bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik.
”Sebab, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” kata Dudung.(Kompas.id, (12/6/2026)
