TURBULENSI sosial-politik di tingkat akar rumput kembali menguji daya tahan dan elastisitas administrasi Presiden Prabowo Subianto.
Gelombang unjuk rasa mahasiswa yang merebak di berbagai sudut kota dalam beberapa pekan terakhir, seolah mengonfirmasi bahwa kepuasan politik tidak selalu berbanding lurus dengan konsolidasi kekuasaan di tingkat elite.
Dengan nilai tukar rupiah yang terus berayun mengkhawatirkan di kisaran Rp 17.984 hingga Rp 18.012 per dollar AS, kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi yang mendadak tinggi, serta tersendatnya beberapa program mercusuar pemerintah, jalanan kembali dipenuhi warna-warni jaket almamater berbagai kampus.
Namun, bagi pengamat sosiologi politik perkotaan seperti saya, misalnya, lanskap perlawanan hari ini tidak lagi memperlihatkan satu wajah yang padu.
Di bawah permukaan riuh demonstrasi, tengah terjadi polarisasi taktis dan pembelahan orientasi yang cukup tajam antara gerakan mahasiswa di ibu kota yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dengan letupan radikal dari daerah yang mengancam bakal menyulut Reformasi Jilid II.
Fenomena ini tentu bukan hanya dinamika teknis di lapangan, tapi boleh jadi menjadi refleksi dari fragmentasi struktural dan efektivitas strategi penjinakan gerakan oleh negara.
Menengok aksi BEM UI di Jakarta pada pertengahan Juni 2026, tampak jelas adanya pergeseran karakter gerakan yang mengarah pada reformasi kebijakan sektoral, alih-alih mendelegitimasi kekuasaan secara total.
Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih Bisa Jadi Bom Waktu Korupsi seperti MBG
Meskipun publikasi digital mereka di media sosial dipenuhi retorika membara yang menuding pemerintah telah memporak-porandakan negara selama hampir dua tahun, lima tuntutan konkret yang dibawa ke aspal Jalan MH Thamrin Jakarta justru berkarakter sangat teknis-administratif.
BEM UI, yang konsolidasinya dipimpin oleh Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menuntut penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis, pembatalan proyek Koperasi Desa Merah Putih, serta penghentian militerisme di ranah sipil.
Setiap poin tuntutan ini bersandar pada analisis kegagalan kebijakan riil, yakni kenaikan bensin jenis Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter, skandal korupsi mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, hingga insiden pengrusakan sekolah di Ende demi pembangunan fisik koperasi desa.
Tak pelak, ini adalah kritik berbasis kajian akademis, upaya untuk mengevaluasi kinerja departemental, namun secara implisit tetap mengakui eksistensi dan otoritas rezim yang berkuasa untuk melakukan perbaikan.
Sebagai institusi kemahasiswaan yang mencandra dirinya sebagai kompas moral gerakan nasional, BEM UI cenderung memilih jalan perjuangan rasional guna mempertahankan legitimasi intelektualnya dan menghindari stigmatisasi politik yang destruktif.
Sikap reformis-konstitusional tersebut berbanding terbalik dengan kemarahan eksistensial yang ditiupkan dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Di Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan aktivis mahasiswa seperti Kailani Rizqi Pratama, unjuk rasa tidak lagi diposisikan sebagai ruang diskusi kebijakan publik.
Aksi teatrikal menghamburkan dan membakar uang mainan di atas spanduk kematian rupiah adalah pesan simbolik yang sangat radikal.
Pesan tersebut menegaskan bahwa jika pemerintah gagal menahan depresiasi rupiah hingga menembus angka psikologis Rp 25.000 per dollar AS, maka kemarahan kolektif rakyat akan bermuara pada Reformasi Jilid II yang tak terelakkan.
Di Jawa Timur, aliansi BEM Nusantara melangkah lebih jauh dengan merajut narasi kemunduran demokrasi yang bersifat sistemik.
Mereka mengaitkan kelesuan ekonomi dengan kembalinya represi militeristik terhadap warga sipil, seperti penyerangan terhadap Andrie Yunus, dan dominasi oligarki yang dianggap telah menulikan telinga kekuasaan.
Bagi mahasiswa di daerah, krisis hari ini bukan hanya sekumpulan kelalaian teknokrasi, tapi replika sempurna dari situasi menjelang kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998.
