Bisnis.com, JAKARTA — Target Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk meningkatkan komposisi penjualan produk manufaktur menjadi 30% untuk pasar ekspor dan 70% untuk pasar domestik dinilai menghadapi sejumlah tantangan struktural.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan target tersebut masih dapat dicapai, tetapi membutuhkan pembenahan mendasar terhadap berbagai persoalan yang selama ini membatasi daya saing industri nasional.
"Target meningkatkan porsi ekspor manufaktur hingga 30% sebenarnya ambisius, tetapi bukan sesuatu yang mustahil dicapai. Namun, target ini bukan sekadar soal menaikkan angka ekspor, melainkan mengubah struktur industri," ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.
Menurut Yusuf, salah satu tantangan utama adalah menurunnya kontribusi industri manufaktur terhadap perekonomian nasional. Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang sempat mendekati 32% pada 2002 kini turun menjadi sekitar 19% pada 2025.
“Gejala ini sering disebut sebagai deindustrialisasi dini,” katanya.
Kondisi tersebut membuat upaya meningkatkan manufaktur berorientasi ekspor menjadi lebih sulit karena peran sektor industri dalam perekonomian terus menyusut. Karena itu, realistis atau tidaknya target ekspor 30% sangat bergantung pada jangka waktu yang ditetapkan.
Baca Juga
- Baja Lapis dan Produk Hilir Berpotensi jadi Motor Ekspor Manufaktur
- IISIA Minta Ambisi Ekspor Manufaktur 30% Tak Ganggu Pasar Baja Domestik
- Pemadaman Listrik Ganggu Aktivitas Industri, HKI Sebut Investor Butuh Rasa Aman
Menurut Yusuf, target tersebut masih dapat dicapai dalam horizon lima hingga sepuluh tahun apabila dibarengi reformasi biaya produksi dan peningkatan daya saing industri. Namun, jika ditetapkan sebagai target jangka pendek tanpa perbaikan fundamental, target tersebut lebih tepat dipandang sebagai aspirasi kebijakan.
Selain persoalan struktural, biaya logistik, energi, dan administrasi yang masih tinggi juga dinilai menjadi penghambat utama daya saing manufaktur Indonesia. Kondisi itu membuat investor cenderung melirik negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand yang memiliki rantai pasok lebih efisien serta proses bisnis yang lebih sederhana.
"Selama persoalan biaya ini belum diselesaikan, berbagai insentif ekspor berisiko tidak memberikan dampak optimal," tegasnya.
Yusuf juga menyoroti tingginya ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Pada sejumlah industri pengolahan berbasis sumber daya alam, berbagai input strategis masih didatangkan dari luar negeri sehingga sebagian nilai tambah dinikmati negara lain.
Di sisi lain, pengembangan industri hilir membutuhkan dukungan pasokan energi dan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kebijakan industri dinilai perlu berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan sektor energi.
Menurutnya, pemerintah perlu fokus pada tiga agenda utama, yakni menekan biaya logistik dan energi, memperkuat rantai pasok domestik, serta menciptakan kepastian regulasi yang konsisten.
Yusuf juga mengingatkan agar peningkatan ekspor manufaktur tidak hanya bergantung pada industri logam dasar. Hilirisasi nikel memang menjadi pendorong utama ekspor manufaktur dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dominasi sektor tersebut berisiko menghambat perkembangan subsektor lain jika tidak diimbangi diversifikasi.
Indonesia, kata dia, tetap perlu memperkuat industri makanan dan minuman olahan, elektronik, komponen otomotif, mesin, tekstil, hingga alas kaki agar struktur ekspor lebih beragam dan tahan terhadap gejolak harga komoditas global.
“Diversifikasi inilah yang akan mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas dan membuat ekspor lebih tahan terhadap fluktuasi harga global,” tutur Yusuf.
Lebih lanjut, dia menilai daya saing ekspor manufaktur saat ini tidak lagi ditentukan oleh murahnya upah tenaga kerja, melainkan produktivitas dibandingkan dengan keseluruhan biaya produksi.
Vietnam, lanjutnya, unggul bukan semata karena biaya produksinya lebih rendah, tetapi karena ekosistem industrinya lebih efisien dan terintegrasi.
“Indonesia harus mampu menghasilkan produk yang lebih kompleks dan bernilai tambah tinggi sambil menekan biaya produksi," saran Yusuf.
Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Yusuf menilai target peningkatan porsi ekspor manufaktur hingga 30% tetap layak dikejar karena berpotensi meningkatkan devisa, memperkuat neraca perdagangan, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja formal yang lebih luas.
