JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Guntur Romli menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sudah dipecat dari partainya.
Guntur menyebut, Jokowi dipecat lantaran melanggar konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta aturan partai.
Hal tersebut Guntur sampaikan dalam merespons Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan menjadikan Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI.
Baca juga: Bakal Jadi Dewan Pembina, Jokowi Makin Dekat Gabung PSI?
Adapun PSI ingin Jokowi mengingatkan masyarakat untuk menyampaikan bahwa dirinya sudah bukan di PDI-P lagi.
"Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi Jokowi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, bersama Gibran, Bobby dan 27 orang lainnya pada Desember 2024, karena pelanggaran konsitusional, pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan partai. Jadi Jokowi bukan keluar dari PDI Perjuangan atau mundur, tapi dipecat karena pelanggaran," ujar Guntur kepada Kompas.com, Minggu (14/6/2026).
Guntur menyampaikan, berhubung Jokowi sudah dipecat, maka bukan urusan PDI-P terkait ayah Gibran Rakabuming Raka itu ingin berpartai lagi atau tidak.
Baca juga: Pengamat: PSI Perlu Beri Kepastian Status Jokowi dan Porsi Kewenangannya
Dia turut mengingatkan para pendukung Jokowi yang tidak mau Jokowi disebut sebagai petugas partai di masa lalu.
"Cuma mau mengingatkan dulu pendukung Jokowi tidak mau Jokowi disebut 'petugas partai' saat bersama PDI Perjuangan, itu ejekan katanya. Maka dengan Jokowi masuk partai hanya untuk kepentingan elektoral partai itu, artinya ludah dijilat di sini," jelasnya.
Jokowi Bakal Jadi Ketua Dewan Pembina PSIDiketahui, PSI memastikan Jokowi segera menjabat sebagai Dewan Pembina partai.
Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, proses tersebut hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk seremoni pemberian jaket berlambang partainya.
"Jadi ini hanya tinggal menunggu hari, tanggal, jam saja dan kesempatan ketua umum, kesempatan Pak Jokowi untuk kemudian yang disampaikan oleh Bu Grace kemarin, akan ada penjaketan. Ya, tunggu waktu saja sedikit lagi," ujar Bestari saat dihubungi, Sabtu (13/6/2026).
Baca juga: Pengamat: Status Dewan Pembina PSI Bisa Jadi Modal Safari Politik Jokowi
Bestari mengatakan, penjaketan tersebut hanya bersifat simbolis. Sebab, sinyal bergabungnya Jokowi dengan PSI sudah terlihat sejak lama.
Meski begitu, Bestari menegaskan bahwa waktu yang tepat untuk seremonial tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
"Hanya saja kita memberikan itu kepada ketua umum kapan waktu yang pas. Jadi Bu Grace selaku sekretaris Dewan Pembina sudah juga menyampaikan isyarat itu," kata Bestari.
"Sinyal sudah terang semuanya dan itu pastilah seperti apa yang disampaikan Bu Grace nantinya. Tinggal menunggu waktu yang pas kapan itu dilaksanakan," sambungnya.
Baca juga: Pengamat: Jokowi dan PSI Masih Cek Ombak soal Posisi Dewan Pembina
Bestari menekankan, penjaketan Jokowi nantinya akan menjadi momen bersejarah bagi PSI. Sebab, Jokowi akan menempati posisi yang paling terhormat dalam struktur organisasi partai.
"Momen itu adalah sejarah. Kan begitu. Jadi, kita menunggu waktu yang tepat bagi patron kami, tentu beliaulah yang akan menempati tempat yang paling terhormat di organisasi PSI ini," kata Bestari.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
