Garis pantai sepanjang puluhan ribu kilometer di kepulauan Indonesia dijaga oleh ekosistem unik bernama mangrove. Pohon-pohon dengan akar yang saling melilit erat layaknya jemari yang mencengkeram Bumi berdiri kokoh di zona transisi antara daratan dan lautan.
Namun, di balik ketangguhannya menahan empasan ombak, ekosistem mangrove sedang menghadapi tekanan terberatnya akibat perubahan iklim, percepatan kenaikan permukaan air laut (sea-level rise), dan besarnya tekanan aktivitas manusia.
Selama ini, kita mungkin lebih mengenal hutan tropis daratan sebagai ”paru-paru dunia”. Padahal, dalam hal mitigasi krisis iklim global, hutan pesisir seperti mangrove memegang peran yang sangat penting. Kemampuan luar biasa ini dikenal dengan istilah karbon biru (blue carbon).
Walaupun hutan mangrove secara total mencakup kurang dari 1 persen permukaan Bumi, benteng pesisir ini memiliki kontribusi masif dengan menyimpan sekitar 15 persen dari seluruh cadangan karbon laut di planet ini. Sebagian besar cadangan karbon tersebut terkunci dengan aman di bawah tanah, di dalam tanah lumpurnya yang padat.
”Hutan mangrove adalah penyerap karbon yang sangat efisien sehingga keberadaannya sangat krusial untuk memperlambat laju perubahan iklim,” ungkap Arya Iwantoro, peneliti lingkungan dari University of Plymouth yang melakukan kajian mendalam terkait dinamika karbon biru pesisir, dalam laman web University of Exeter, pekan lalu.
Proses penguncian karbon ini terjadi melalui mekanisme biofisik. Serasah daun yang gugur, ranting-ranting tua, serta jaringan akar yang mati terperangkap dalam kondisi tanah yang basah dan miskin oksigen (anaerobik).
Hal ini membuat bahan organik tersebut terurai sangat lambat dan menumpuk menjadi lapisan tanah kaya karbon selama ribuan tahun. Akar mangrove yang rapat juga bertindak layaknya spons raksasa yang menyaring sedimen dan nutrisi dari aliran sungai menuju laut.
Bagi Indonesia, mangrove bukan sekadar pemandangan hijau di tepi pantai. Keberadaan mangrove adalah urat nadi kehidupan.
Jalinan akarnya yang rumit menjadi tempat berpijak bagi keanekaragaman hayati yang kaya: menjadi rumah, tempat mencari makan, dan area pemijahan bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, hingga satwa langka yang bergantung sepenuhnya pada ekosistem terlindung ini. Bagi masyarakat pesisir, mangrove adalah pelindung alami dari ancaman abrasi, banjir rob, dan perisai terdepan dari terjangan angin topan maupun tsunami.
Ekosistem ini kritis lantaran dipicu langsung oleh keputusan ekonomi dan tata ruang di daratan.
Ironisnya, perubahan iklim global yang coba dilawan oleh mangrove justru berbalik mengancam keberadaannya. Selama berabad-abad, ekosistem mangrove dikenal sangat adaptif. Ketika air laut naik, mangrove secara alami akan menangkap lebih banyak lumpur untuk meninggikan posisinya secara vertikal atau mereka akan perlahan ”berjalan” mundur bermigrasi ke arah daratan.
Namun, sebuah studi global yang dipublikasikan dalam jurnal Science pada 5 Juni 2020 memberikan peringatan dini yang sangat serius. Berdasarkan catatan sedimen selama 10.000 tahun terakhir, para ilmuwan menemukan bahwa mangrove memiliki batas toleransi yang ketat terhadap kenaikan air laut.
Jika tingkat kenaikan permukaan air laut melebihi 6-7 milimeter per tahun, mangrove diproyeksikan tidak akan mampu lagi mengejar kecepatan naiknya air. Angka tersebut sangat mungkin tercapai pada tahun 2050 dengan skenario emisi tinggi.
Erica Ashe, ilmuwan pascadoktoral dari Rutgers University-New Brunswick, mengingatkan dampak mengerikan dari hilangnya ekosistem ini. ”Hilangnya ekosistem mangrove ini dapat menyebabkan peningkatan karbon dioksida di atmosfer secara drastis serta hilangnya pelindung vital dari gelombang badai dalam jangka panjang,” ungkapnya dalam laman Rutgers University-New Brunswick, 4 Juni 2020.
Dampak berbahaya ini dikonfirmasi oleh pemodelan matematis terkini yang dikembangkan oleh Arya Iwantoro bersama tim peneliti internasional dari University of Exeter. Melalui model eco-carbon-morphodynamic, mereka menemukan fakta yang mengejutkan bahwa kenaikan air laut memicu sebuah paradoks skala.
Kenaikan air laut pada awalnya bisa memicu peningkatan penyimpanan karbon di titik-titik tertentu (skala lokal) karena meningkatnya ruang untuk sedimen. Namun, jika dilihat dari kacamata yang lebih luas di tingkat lanskap utuh, skenario kenaikan air laut yang ekstrem justru memicu kehancuran massal.
Ketika air laut naik melampaui batas toleransi, tumbuhan mangrove yang sangat terspesialisasi ini akan kelebihan waktu perendaman pasang surut. Sederhananya, tanaman ini akan ”tenggelam” dan mati.
”Kematian tanaman dan erosi tanah kaya karbon yang dipicu oleh perluasan jaringan saluran air laut dapat mengubah mangrove dari yang tadinya berfungsi sebagai sumur penyerap karbon (carbon sink) berubah drastis menjadi sumber emisi (carbon source) yang melepaskan gas rumah kaca kembali ke ruang atmosfer,” ujar Luisa Fernanda Gómez Vargas, peneliti dari University of Exeter.
Di Indonesia, ancaman ”mangrove tenggelam” ini diperparah oleh fenomena yang disebut coastal squeeze atau impitan pesisir. Ketika lautan naik, mangrove tidak bisa ”bermigrasi mundur” ke arah daratan karena jalur mereka telah diblokade oleh pembangunan infrastruktur manusia, seperti jalan raya, permukiman, dan kawasan industri pesisir.
Dengan demikian, krisis ekosistem ini tidak hanya datang perubahan iklim. Ekosistem ini kritis lantaran dipicu langsung oleh keputusan ekonomi dan tata ruang di daratan.
Di Indonesia, ancaman ’mangrove tenggelam’ ini diperparah oleh fenomena yang disebut ’coastal squeeze’ atau impitan pesisir.
Alih fungsi lahan menjadi salah satu musuh utama mangrove. Selama dua dekade terakhir, hamparan luas hutan pesisir telah dibabat habis demi pembukaan lahan pertanian, infrastruktur urban, dan industri akuakultur seperti tambak udang komersial yang masif.
Berdasarkan studi yang dirilis dalam jurnal Environmental Research Letters, 22 Februari 2024, aktivitas pembangunan dan konversi lahan oleh manusia di sekitar kawasan mangrove telah menurunkan kapasitas penyimpanan karbon tanah hingga mencapai 37 persen. Secara global, degradasi ini telah menghilangkan sekitar 158,4 juta ton stok karbon mangrove. Angka kerugian emisi ini setara dengan menerbangkan seluruh populasi penduduk Amerika Serikat dari New York ke London, Inggris, sekaligus.
Pakar sosiologi University of Science & Technology dari Bangladesh, Mohammad Jasim Uddin, bersama tim peneliti sosial dalam laporan ”Wisdom Letters” (2024) mencatat bagaimana dorongan ekonomi jangka pendek seperti budidaya komersial di kawasan pesisir sering kali merusak tatanan ekologi dan sosial.
Promosi tambak air payau berskala besar kerap memicu degradasi lingkungan, penurunan kesuburan tanah, peningkatan salinitas air tawar di sekitarnya, serta peningkatan risiko banjir rob bagi permukiman warga. Selain itu, eksploitasi yang berlebihan mengancam ketahanan pangan lokal serta meminggirkan masyarakat tradisional yang menggantungkan hidupnya secara berkelanjutan pada hutan pesisir.
Masalah ini semakin pelik karena adanya gangguan pada pasokan sedimen alami sungai akibat pembangunan bendungan di hulu atau konversi lahan atas sungai. Akibatnya, wilayah pesisir mengalami ”kelaparan sedimen” (sediment starvation), yang merampas kemampuan alami mangrove untuk membangun elevasi tanah demi bertahan hidup melawan kenaikan air laut.
Melihat ancaman nyata tersebut, melindungi mangrove di Indonesia tidak lagi bisa dilakukan dengan cara-cara konvensional atau sekadar menanam bibit tanpa perhitungan matang. Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir harus berubah secara menyeluruh dengan mengintegrasikan dinamika sains dan keterlibatan masyarakat akar rumput.
Studi ilmiah dari Barend van Maanen menekankan pentingnya memahami lanskap pesisir secara utuh dan terintegrasi. Kita tidak boleh mengabaikan bagaimana jaringan saluran air, morfologi pantai, serta arus sedimen saling berinteraksi. Perlindungan mangrove yang efektif harus memberikan ruang bagi ekosistem ini untuk bergerak, termasuk merencanakan zona adaptasi pesisir yang memungkinkan mangrove bermigrasi ke daratan rendah saat air laut naik.
Di sisi lain, kebijakan konservasi yang diambil pemerintah tidak boleh mengorbankan mata pencarian masyarakat pesisir tradisional yang telah hidup berdampingan secara harmonis dengan alam. ”Ketika melakukan konservasi hutan mangrove, jangan menyasar mata pencarian penduduk asli hutan yang aktivitasnya—seperti menangkap ikan tradisional atau memanen madu alam—sama sekali tidak merusak kelestarian hutan,” demikian rekomendasi dari tim peneliti ”Sustainable Livelihoods and Politics at the Margins: Environmental Displacement in South Asia” (2018-2023).
Masyarakat pesisir perlu dilibatkan secara aktif sebagai garda depan pengawas, pemantau, dan pengelola ekosistem mangrove di daerah mereka.
Pendekatan partisipatif sangat dibutuhkan. Masyarakat pesisir perlu dilibatkan secara aktif sebagai garda depan pengawas, pemantau, dan pengelola ekosistem mangrove di daerah mereka. Diversifikasi ekonomi yang ramah lingkungan, seperti ekowisata mangrove yang terkelola dengan baik, pengembangan agroforestri pesisir, dan budidaya perikanan ramah lingkungan (silvofishery), harus terus didorong.
Hutan mangrove adalah cerminan dari masa depan Indonesia. Menjaga kelestarian mangrove merupakan investasi jangka panjang demi keselamatan jutaan nyawa masyarakat pesisir, penjagaan kekayaan keanekaragaman hayati Nusantara, dan kontribusi nyata Indonesia bagi kesembuhan Planet Bumi dari krisis iklim global.
