Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) sekaligus pengusaha Aceh Jose Rizal mengajak Gubernur Aceh Muzakir Manaf memilih jalan tengah yang adil untuk mengelola gas South Andaman di lepas pantai Aceh. Menurutnya, skema hybrid merupakan pilihan yang paling realistis.
Saat ini, Plan of Development (POD) South Andaman ada di meja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ada dua pilihan ekstrim dengan risiko masing-masing, yaitu semua gas diproses di laut sebagaimana usulan Mubadala, atau semua diproses di darat sebagaimana usulan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 14 Juni 2026. Skema FPSO vs OPF Pemrosesan gas di laut dikenal dengan istilah Floating Production Storage Offloading (FPSO). Secara sederhana ini dipahami sebagai kilang raksasa yang mengambang di tengah laut. Gas disedot, diproses, kemudian langsung dimuat ke kapal LNG. Proses ini cepat, biayanya relatif murah bagi investor, tapi efeknya ke darat Aceh sangat kecil. Tenaga kerja yang bisa diserap mungkin hanya ratusan.
Sementara itu, pemrosesan gas seluruhnya di darat atau Onshore Processing Facility (OPF), kilang darat yang disarankan akan dibangun di Lhokseumawe. Gas dipipa dari laut dialirkan ke darat, kemudian diproses di Aceh. Tentu saja, ini membutuhkan infrastruktur yang lebih kompleks sehingga capital expenditure (capex) tentu lebih berat.
“Final Investment Decision (FID) Mubadala mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Tapi efeknya bisa menghasilkan 10 ribu lapangan kerja buat Aceh, gas murah untuk PLN dan pabrik pupuk, serta pajak daerah berputar di Aceh,” ujarnya.
Baca Juga :
Kementerian ESDM Setujui 664 RKAB Tambang Minerba per 12 Juni(Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) sekaligus pengusaha Aceh Jose Rizal. Foto: Dok istimewa) Pilih hybrid 60:40 Agar polemik ini bisa diselesaikan, Jose Rizal menyarankan, untuk mengambil jalan tengah. Menurutnya proyek ini bisa dijalankan 60 persen gas diproses di FPSO agar investor Mubadala yakin dan FID 2026 bisa berjalan, sementara sisanya 40 persen gas disalurka melalui pipa ke OPF mini di Lhokseumawe.
“Ini cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda. Ini sekaligus bisa membuka 3.000-5.000 lapangan kerja tetap untuk anak Aceh. Dana Bagi Hasil untuk Aceh mungkin turun Rp150 miliar setahun dibanding kalau 100 persen FPSO. Tapi coba tanya ibu-ibu di Lhokseumawe, lebih butuh Rp150 miliar di kertas APBA, atau 3.000 anaknya dapat gaji tetap tiap bulan?” sambungnya.
Menurut Jose, ini bukan soal siapa menang siapa kalah tapi lebih mengutamakan soal keadilan. Karena itu, Jose mendesak Gubernur Aceh untuk segera mengusulkan jalan tengah ini ke Menteri ESDM.
“Pusat tetap dapat penerimaan negara. Investor dapat kepastian. Rakyat Aceh dapat kerja dan gas murah untuk bangun industri sendiri. Aceh setuju POD, asal skemanya hybrid dan gas untuk rakyat Aceh diprioritaskan,” imbuhnya.
Jose mengaku khawatir jangan sampai proyek USD7 miliar ini molor 10 tahun seperti Masela. Ia juga khawatir jangan sampai 20 tahun lagi, anak cucu hanya bisa lihat pipa gas lewat di laut, sementara mereka tetap menganggur di darat.
“Sudah cukup Aceh jadi penonton di tanah sendiri,” pungkas dia.
