Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuding PDI Perjuangan (PDIP) melupakan jasa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai pernah memberikan banyak keuntungan politik kepada partai tersebut, termasuk mengangkat sejumlah kadernya menjadi menteri.
Ketua DPP PSI Bestari Barus mempertanyakan sikap PDIP yang kini terus mengkritik Jokowi, padahal banyak kader partai berlambang banteng itu pernah menduduki posisi strategis selama dua periode pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: 'Statementnya Saja Bohong,' Roy Suryo Pede Hadapi Sidang Ijazah Jokowi
"Coba berapa menteri waktu itu diangkat oleh Pak Jokowi? Banyak itu. Masa enggak nikmat sih?" kata Bestari, dikutip Senin (15/6/2026).
Menurutnya, tidak semestinya PDIP memperlakukan Jokowi dengan cara yang dinilai meremehkan dan menyerang mantan kadernya sendiri.
Bestari bahkan menyebut PDIP tidak menunjukkan sikap tahu balas budi kepada sosok yang dianggap berjasa mengangkat elektabilitas dan kemenangan partai dalam sejumlah kontestasi politik nasional.
"Penikmat diberikan kenikmatan, begitu kenikmatannya dicabut, terkaing-kaing," ujarnya.
Ia juga menilai kepergian Jokowi meninggalkan luka politik yang mendalam bagi PDIP karena partai tersebut dinilai belum menemukan figur pengganti dengan daya tarik elektoral setara mantan presiden itu.
Menurut Bestari, Jokowi merupakan salah satu tokoh yang mampu membawa PDIP meraih kemenangan besar dalam pemilihan presiden.
Karena itu, ia menilai reaksi sebagian elite PDIP yang terus mengungkit persoalan Jokowi menunjukkan adanya kekecewaan dan rasa kehilangan.
Sebelumnya, politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa Jokowi telah dipecat dari partai pada Desember 2024 karena dianggap melanggar konstitusi, AD/ART, dan aturan partai.
Guntur juga menyatakan bahwa langkah Jokowi untuk mendekat ke PSI tidak lagi menjadi urusan PDIP karena mantan presiden tersebut sudah tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai.
Baca Juga: Iran Beri Sinyal Mengejutkan, Sebut Amerika Bisa Jadi Negara Sahabat
Polemik hubungan Jokowi dan PDIP kembali menjadi sorotan setelah PSI membuka peluang menempatkan Jokowi sebagai Dewan Pembina partai, sebuah langkah yang dinilai berpotensi mempertegas jarak politik antara Jokowi dan partai yang pernah mengusungnya menjadi presiden dua periode.
