Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang melonjak hingga 32,1 persen menjadi Rp16.250 per liter memicu aksi demonstrasi dan menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat.
Mulai dari isu kondisi keuangan negara yang terguncang hingga tudingan bahwa kenaikan harga berkaitan dengan program-program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai berbagai anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Menurut INDEF, lonjakan harga Pertamax merupakan keputusan rasional yang disebabkan oleh tekanan pasar energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah dibandingkan persoalan fiskal pemerintah.
Ekonom INDEF, Abra Talattov, menegaskan masyarakat perlu membedakan antara harga BBM komersial dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menilai saat ini muncul kecenderungan untuk menghubungkan kenaikan Pertamax dengan berbagai isu lain yang sebenarnya tidak berkaitan secara langsung.
“Ada upaya yang cocoklogikan antara dinamika pergerakan harga BBM non-subsidi terhadap kebijakan pemerintah di aspek yang lain, termasuk kedekatannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau guncangan fiskal. Padahal ini tidak seutuhnya benar,” kata Abra dalam diskusi yang disiarkan melalui YouTube INDEF, Minggu (14/6).
Menurut Abra, jika yang mengalami kenaikan adalah BBM subsidi, maka pembahasan mengenai dampaknya terhadap kondisi fiskal negara masih relevan. Namun Pertamax merupakan Jenis BBM Umum (JBU) atau BBM non-subsidi yang mekanisme harganya mengikuti perhitungan bisnis dan pasar.
Baca Juga: Ribut-ribut Pertamax Naik, Seskab Teddy Kasih Paham: Lebih Murah dari Negara Lain
“Untuk BBM non-subsidi atau Jenis BBM Umum (JBU), ini murni merupakan domain korporasi dan rasionalitas badan usaha,” ujarnya.
INDEF mencatat setidaknya ada tiga faktor utama yang membuat biaya produksi BBM dalam negeri mengalami tekanan cukup berat sepanjang semester pertama tahun ini.
Pertama, meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat, kembali mendorong harga minyak mentah dunia ke level tinggi.
Kedua, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan. Sepanjang Mei 2026, kurs rupiah tercatat berada di rata-rata Rp17.789 per dolar AS dan bahkan sempat menembus level Rp18.000 per dolar AS pada awal Juni.
Faktor ketiga berasal dari kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Selama periode Januari hingga Mei 2026, ICP rata-rata berada di level 91,8 dolar AS per barel.
Angka tersebut tercatat sekitar 31,14 persen lebih tinggi dibanding asumsi dasar APBN yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel, meskipun masih berada di bawah batas psikologis aman pemerintah yang berada di kisaran 100 dolar AS per barel.
Abra menjelaskan bahwa regulasi yang berlaku saat ini memberikan ruang bagi seluruh badan usaha BBM, baik Pertamina maupun perusahaan swasta seperti BP dan Vivo, untuk menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi sesuai perkembangan pasar.
Baca Juga: INDEF Sebut Kenaikan Pertamax Bisa Gerus Daya Beli Kelas Menengah
Karena itu, keputusan Pertamina menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai sebagai respons bisnis yang wajar terhadap tekanan biaya produksi.
Langkah tersebut juga diikuti sejumlah operator swasta yang melakukan penyesuaian harga dengan kenaikan yang bahkan relatif lebih tinggi. Hal itu, menurut INDEF, menjadi bukti bahwa fenomena kenaikan harga BBM non-subsidi kali ini merupakan respons normal industri energi, bukan sinyal adanya krisis fiskal di dalam negeri.
