Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI, Putri Sukmaniara, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan program, mulai dari dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), kasus keracunan makanan, hingga tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Menurut Putri, evaluasi terhadap MBG bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan langkah penting untuk memastikan kebijakan negara berjalan rasional, efektif, dan akuntabel.
“Dalam demokrasi, kebijakan tidak cukup hanya dianggap baik oleh presiden. Kebijakan harus rasional, terukur, dan akuntabel. Publik harus merasa bahwa kebijakan itu memang baik untuk mereka,” tegas Putri.
Ia menilai MBG memiliki tujuan yang baik, namun implementasinya masih menyisakan banyak pertanyaan mendasar, terutama terkait tata kelola dan konsistensi perencanaan anggaran.
Putri menyoroti perubahan pagu anggaran yang dinilai terlalu cepat dan signifikan. Ia menyebut pemerintah telah memangkas alokasi MBG dari sekitar Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun dalam kerangka efisiensi anggaran.
Di sisi lain, kebijakan pembatasan biaya per porsi hingga sekitar Rp10.000 juga dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai arah dan kualitas pelaksanaan program.
“Perubahan-perubahan ini menunjukkan adanya persoalan dalam tahap perencanaan. Program sebesar ini seharusnya dibangun dengan fondasi yang matang sejak awal,” ujarnya.
Sebagai program dengan alokasi anggaran sangat besar dalam APBN, MBG dinilai wajib memiliki standar akuntabilitas yang tinggi serta indikator keberhasilan yang jelas.
Putri menilai kritik publik terhadap MBG tidak dapat dilepaskan dari situasi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.
“Di tengah melemahnya rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan sulitnya lapangan kerja, publik mempertanyakan urgensi program yang menyerap anggaran besar tetapi belum menunjukkan ukuran keberhasilan yang jelas. KPI program ini juga belum terlihat secara tegas,” katanya.
Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat mengukur efektivitas program apabila parameter keberhasilannya belum disampaikan secara terbuka.
“Saat ini kita belum tahu pada titik mana MBG bisa disebut berhasil. Kalau indikator keberhasilannya belum jelas, bagaimana evaluasinya akan dilakukan?” lanjut Putri.
Putri menegaskan, evaluasi harus dipandang sebagai instrumen perbaikan, bukan ancaman terhadap keberlanjutan program.
Menurutnya, evaluasi justru diperlukan untuk memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran di masa mendatang. []
