Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan sejumlah perusahaan kecerdasan buatan (AI) mengenai skema kerja sama yang memungkinkan masyarakat AS ikut merasakan manfaat ekonomi dari perkembangan teknologi AI.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada 6 Juni 2026. Meski tidak menyebut nama perusahaan secara spesifik, sejumlah laporan menyebut OpenAI menjadi salah satu kandidat utama yang terlibat dalam pembahasan tersebut.
Sebelumnya, pemerintahan Trump memang tengah mendiskusikan kemungkinan kepemilikan saham pemerintah di OpenAI, perusahaan di balik chatbot AI populer ChatGPT.
Sebagian saham yang diperoleh pemerintah nantinya dapat digunakan untuk mendanai pembentukan "Public Wealth Fund" atau dana kekayaan publik yang sebelumnya diusulkan OpenAI.
Dalam proposal tersebut, hasil keuntungan dari dana itu dapat didistribusikan langsung kepada warga negara Amerika Serikat. Tujuannya adalah agar lebih banyak masyarakat dapat ikut menikmati manfaat ekonomi dari pertumbuhan industri AI, terlepas dari tingkat kekayaan atau akses mereka terhadap modal investasi.
Laporan Bloomberg menyebut, saat berada di pesawat kepresidenan Air Force One, Trump ditanya wartawan mengenai gagasan tersebut. Ia menjawab bahwa dirinya telah berbicara dengan para eksekutif perusahaan AI mengenai berbagai konsep yang memungkinkan sebagian kepemilikan perusahaan diberikan kepada publik.
"Kami membahas konsep di mana sebagian kepemilikan bisa diberikan kepada masyarakat Amerika, sehingga pada dasarnya masyarakat menjadi mitra perusahaan-perusahaan tersebut," kata Trump, mengutip TechCrunch.
Sementara CEO OpenAI, Sam Altman, telah lama mendiskusikan kemungkinan kepemilikan pemerintah di perusahaan-perusahaan AI besar sejak awal 2025. Gagasan ini juga sejalan dengan ketertarikan Trump terhadap model kepemilikan pemerintah di perusahaan swasta yang berorientasi laba.
Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah AS mengambil sekitar 10 persen kepemilikan saham di Intel tahun lalu saat perusahaan pembuat chip tersebut menghadapi berbagai tantangan bisnis.
Menariknya, ide serupa juga mendapat dukungan dari sebagian kalangan politik progresif di Amerika Serikat. Pekan ini, Senator Bernie Sanders mengusulkan penerapan pajak satu kali sebesar 50 persen terhadap perusahaan AI seperti OpenAI, Anthropic, dan xAI. Alih-alih dibayar dalam bentuk uang tunai, pajak tersebut diusulkan dibayarkan menggunakan saham perusahaan.
Karena sejumlah perusahaan AI besar diperkirakan akan melantai di bursa saham dalam waktu dekat, Sanders menilai langkah tersebut dapat memberikan masyarakat peran langsung dalam menentukan arah perkembangan teknologi AI.
Ia juga berpendapat bahwa keuntungan ekonomi bernilai triliunan dolar yang berpotensi dihasilkan AI seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Kendati demikian, gagasan kepemilikan publik di perusahaan AI tidak lepas dari kritik.
Investor sekaligus podcaster teknologi, David Sacks, mengatakan dirinya memahami mengapa ide tersebut menarik bagi banyak kalangan, termasuk sebagian kelompok konservatif. Namun menurut Sacks, kebijakan semacam itu justru berpotensi mempercepat penyatuan kepentingan antara pemerintah dan korporasi.
"Saya memahami mengapa ide ini mendapat dukungan, termasuk dari banyak orang di kubu kanan. Tetapi hal itu justru akan mempercepat peleburan antara korporasi dan pemerintah yang saat ini mulai terjadi," ujarnya.
Sacks sebelumnya menjabat sebagai penasihat khusus pemerintahan Trump untuk bidang AI dan aset kripto, sampai akhirnya mengundurkan diri. Saat ini, ia menjabat sebagai salah satu ketua Dewan Penasihat Presiden untuk Sains dan Teknologi.
Di media sosial, mantan karyawan Microsoft, Dare Obasanjo, turut menanggapi perkembangan tersebut. Ia berpendapat bahwa berbagai diskusi mengenai kepemilikan pemerintah di OpenAI bisa menjadi tanda awal adanya kemungkinan dukungan atau penyelamatan finansial (bailout) pemerintah terhadap perusahaan tersebut di masa depan.
"Fondasi untuk bailout pemerintah terhadap OpenAI tampaknya mulai dibangun," tulis Obasanjo.
Hingga saat ini belum ada rincian resmi mengenai bentuk kepemilikan yang sedang dibahas maupun apakah pemerintah AS benar-benar akan mengambil saham di OpenAI atau perusahaan AI lainnya.
