Ratusan massa aksi dari kelompok masyarakat sipil di Kota Surabaya akan menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (15/6/2026), pukul 15.00 WIB nanti.
Demonstrasi dengan tajuk Rakyat Surabaya Menggugat tersebut untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari pencabutan UU Polri yang baru disahkan pekan lalu, serta UU TNI pada tahun lalu.
Muhammad Ikhsan Aditya Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya menilai, pembuatan UU Polri dilakukan secara ugal-ugalan, sedangkan keberadaan UU TNI berpotensi memberi karpet merah untuk praktik dwifungsi.
“Pertama pencabutan revisi Undang-Undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan beberapa hari lalu. Kedua, pencabutan Undang-Undang TNI tahun 2025 yang memberi karpet bagi praktik militerisme dan dwifungsi TNI,” ujar Ikhsan saat dikonfirmasi.
Tidak hanya itu, aksi sore nanti juga membawa tuntutan supaya pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai membebani APBN.
Kemudian masyarakat sipil Surabaya juga menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), penguatan nilai tukar rupiah, sampai penghentian eksploitasi alam.
“Lalu hentikan program MBB dan juga Koperasi Merah Putih. Turunkan harga BBM, dan stabilkan nilai rupiah dan juga hentikan eksploitasi alam,” tegasnya.
Ikhsan menjelaskan, titik aksi yang terpusat di Gedung Grahadi dinilai cukup strategis untuk menyampaikan aspirasi, karena menjadi lalu lintas utama yang kerap dilewati masyarakat.
Dia berharap aksi hari ini dapat memantik warga Surabaya agar makin peduli terhadap isu-isu kerakyatan dan berbagai persoalan negara.
“Grahadi itu bagian dari jalan yang rakyat Surabaya memang lumrah melewati jalan itu. Di sana gedung yang bersejarah, dan kami berharap bisa menyampaikan aspirasi di gedung bersejarah di depan Grahadi,” katanya.
Ikhsan mengatakan semua elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pekerja, buruh hingga sipil bebas mengikuti aksi sore nanti. Ia berharap demonstrasi ini dapat menjadi pemantik bagi aksi yang lebih besar ke depannya apabila belum ada perubahan dari negara.
“Aksi ini sebetulnya respons dan bagian dari aspirasi kami, dan mungkin ini sebagai aksi pemantik untuk selanjutnya dilakukan aksi yang lebih besar lagi,” jelasnya.(wld/bil/ham)
