Rupiah Melemah, Lelang Proyek Pemkot Cirebon Ikut Tertahan

bisnis.com
6 jam lalu
Cover Berita

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kota Cirebon menunda pelaksanaan lelang sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa setelah terjadi kenaikan harga material konstruksi yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM).

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan penundaan dilakukan karena pemerintah perlu menyesuaikan dokumen pengadaan dengan kondisi harga terbaru di lapangan. 

Menurut dia, harmonisasi aturan terkait mekanisme penyesuaian harga atau eskalasi biaya menjadi langkah yang harus ditempuh agar proyek dapat berjalan sesuai ketentuan.

"Pemerintah memerlukan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eskalasi harga untuk pembiayaan infrastruktur,” kata Iing, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, perubahan harga sejumlah material konstruksi tidak lagi berada dalam batas toleransi standar harga yang sebelumnya digunakan saat penyusunan anggaran. 

Akibatnya, pemerintah harus meninjau kembali nilai satuan harga sebelum paket pekerjaan dilelang.

Baca Juga

  • Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 15 Juni 2026
  • Rupiah Dibuka Menguat ke Rp17.774, Sentimen Damai AS-Iran Jadi Katalis
  • Rupiah Bergejolak, Investor Berburu Reksa Dana Dolar AS

Pemkot Cirebon sebelumnya telah menyusun rencana belanja pembangunan berdasarkan pagu anggaran dan standar harga yang berlaku saat penyusunan APBD. 

Namun, perkembangan ekonomi belakangan ini menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas yang menjadi komponen utama proyek infrastruktur.

Menurut Iing, aspal menjadi salah satu material yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Selain itu, beberapa kebutuhan konstruksi lain juga mengalami penyesuaian harga seiring meningkatnya biaya distribusi dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Ada beberapa yang kami sesuaikan dengan satuan harganya, seperti harga aspal yang naik. Ketika kenaikannya di luar toleransi standar harga maka perlu dilakukan penghitungan ulang," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memilih menunda proses lelang dibanding memaksakan tender dengan nilai anggaran yang berpotensi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Saat ini, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon tengah melakukan evaluasi dan penghitungan ulang terhadap berbagai paket pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan nilai kontrak yang nantinya ditawarkan kepada penyedia jasa tetap realistis dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan proyek.

Akibat proses evaluasi tersebut, jadwal lelang yang semula ditargetkan berlangsung lebih awal harus mengalami penundaan. Meski demikian, pemerintah optimistis proses pengadaan dapat kembali berjalan dalam waktu dekat setelah seluruh dokumen dan regulasi pendukung selesai diselaraskan.

"Mudah-mudahan setengah bulan sampai satu bulan ke depan sudah bisa dilaksanakan karena sedang dilakukan harmonisasi dokumen-dokumen aturan perundang-undangan," kata Iing.

Di tengah tekanan biaya pembangunan, Pemkot Cirebon juga melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan. 

Salah satu langkah yang diterapkan adalah pemberlakuan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai badan usaha milik daerah setiap Jumat.

Kebijakan yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 itu mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai transformasi budaya kerja ASN sebagai bagian dari upaya penghematan energi dan belanja operasional pemerintah.

Selain WFH, pemerintah juga mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih hemat energi setiap Kamis. Pegawai dianjurkan menggunakan kendaraan umum atau kendaraan non-BBM, termasuk sepeda, saat berangkat bekerja.

Menurut Iing, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menekan konsumsi energi sekaligus menjaga efisiensi anggaran di tengah meningkatnya biaya pembangunan.

"Itu ikhtiar kami mengajak semua pihak mengurangi penggunaan BBM seefisien mungkin," ujarnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Komnas HAM Desak Evaluasi Program MBG Supaya Lebih Tepat Sasaran
• 2 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Bertemu di Resepsi Jennifer Coppen, Arhan Bawa Pacar Baru, Azizah Salsha Didampingi Sosok Ini
• 11 jam lalugrid.id
thumb
Harga Bawang dan Cabai Mahal, Mentan Amran Sebut Anomali
• 1 jam lalubisnis.com
thumb
Ada Demo Mahasiswa di 4 Titik Jakpus Hari Ini, Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif
• 10 jam laluokezone.com
thumb
3 Sekolah Rakyat Raih Penghargaan Top 100 Excellence Award 2026
• 9 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.