jpnn.com, BLITAR - Negara dan partai politik di Indonesia didorong untuk melakukan refleksi mendalam serta meneladani ajaran Pancasila dan Marhaenisme gagasan Bung Karno. Ideologi tersebut dinilai relevan untuk menjawab berbagai krisis multidimensi yang sedang melanda bangsa.
Hal ini mengemuka dalam Seminar Nasional peringatan Bulan Bung Karno yang digelar di Istana Gebang, Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (14/6) malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari seribu warga, mahasiswa, aktivis, serta jajaran fungsionaris PDI Perjuangan, termasuk Wali Kota Blitar Syauqqul Muhibbin dan politisi senior Djarot Saiful Hidayat.
BACA JUGA: Harga Pertamax Melonjak, Mufti Anam PDIP Tagih Penjelasan Pemerintah
Dua narasumber utama yaitu Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Akademisi Universitas Airlangga Surabaya Airlangga Pribadi Kusman sepakat bahwa otoritas bernegara harus dikembalikan pada fungsinya untuk berpihak pada rakyat kecil, menghentikan eksploitasi alam, serta membersihkan sistem politik dari biaya tinggi.
Dalam paparannya yang dikemas lewat tiga bait pantun, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa akar persoalan bangsa saat ini adalah nafsu kapitalisme yang telah merasuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di kalangan lingkaran kepemimpinan nasional.
BACA JUGA: Hasto Sebut Iptek Seharusnya Jadi Prioritas Nasional, Bukan Bangun Yon TP
"Bung Karno menjadi pemimpin bukan karena bapaknya presiden. Beliau menjadi pemimpin karena memahami jati dirinya sebagai bagian dari rakyat yang merasakan ketidakadilan dalam penjajahan," ujar Hasto yang disambut riuh tepuk tangan peserta.
Hasto juga melontarkan kritik tajam mengenai kaburnya orientasi kepentingan nasional, salah satunya terkait benturan kepentingan dalam kebijakan anggaran sektor publik. Ia menilai kebijakan mengalihkan dana pendidikan demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menggeser esensi konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
BACA JUGA: Harga Pertamax Naik, Hasto: Mengguncang Kelas Menengah
"Program MBG memiliki tujuan mulia dan bagus, namun menimbulkan persoalan di implementasinya. Seharusnya kita lebih mementingkan menjaga dana pendidikan untuk anak-anak Indonesia daripada dipotong demi program lain," kata Hasto.
Ia juga menyoroti ketergantungan pangan impor senilai hampir Rp300 triliun yang dinilainya sebagai pemborosan massal. Hasto mengaitkan maraknya kasus stunting modern dengan dominasi industri pangan yang menjauhkan rakyat dari kekayaan kuliner lokal Nusantara.
"Waktu kecil, tiga hari enggak pulang, kita bisa hidup di sawah cukup bawa garam dan gula, bisa survive hidup dan tidak ada stunting. Sekarang, setelah semua jadi food industry, muncul stunting karena kita melupakan jati diri kekayaan pangan nusantara yang variasinya luar biasa," tutur Hasto.
Hasto menekankan bahwa negara bertugas memberdayakan rakyat secara mandiri, bukan sekadar memberikan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. "Ibaratnya, jangan hanya memberi ikan, tetapi bantu rakyat memiliki pancing dan kemampuan menangkap ikannya sendiri. Inilah kritik dan otokritik kita sebagai sesama anak bangsa," ujarnya.
Sementara itu, akademisi Airlangga Pribadi Kusman membedah makna filosofis Pancasila 1 Juni sebagai rangkuman utuh dari gagasan Bung Karno untuk kemerdekaan hakiki di bidang politik, sosial, ekonomi, hingga ekologis. Namun dalam realitasnya saat ini, Airlangga menilai negara justru terjebak dalam kegagalan menjadi Ratu Adil bagi kaum marhaen.
"Apa yang terjadi di Sumatera? Tiga provinsi mengalami kehancuran ekologis akibat kolusi antara yang kaya dan yang berkuasa. Apa yang terjadi dengan kerusakan hutan di Kalimantan? Dan apa yang sekarang dipaksakan di Papua? Negara terlihat gagal memberikan proteksi terhadap kehidupan rakyatnya secara ekonomi, sosial, dan politik," beber Airlangga.
Ia mengingatkan bahwa fondasi Pasal 33 UUD 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, bersumber dari konsep kemerdekaan ekologis yang digagas Bung Karno.
Di akhir ulasannya, Airlangga juga mengkritisi partai politik modern yang kini bergeser menjadi instrumen pemburu kekuasaan semata, alih-alih menjadi suluh penerang pengetahuan bagi rakyat.
"Partai politik dalam ajaran Bung Karno adalah alat untuk menerangi kehidupan kaum marhaen, merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada mereka. Jika penguasa politik saat ini tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjalankan Marhaenisme, maka sejarah tidak akan pernah memaafkan kita," pungkas Airlangga. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto: Buku Mustika Rasa Sudah Matangkan Konsep Gizi Sebelum MBG
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
