Mahkamah Agung (MA) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp10,3 triliun untuk tahun anggaran 2027. Permintaan ini diajukan mengingat kebutuhan aktual operasional dan pelaksanaan program prioritas MA dinilai jauh melebihi pagu indikatif yang telah disediakan sebesar Rp16,959 triliun.
Sekretaris MA, Sugiyanto, menyampaikan meskipun pagu indikatif telah diterima, nilai tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan pengelolaan lembaga peradilan yang terus berkembang.
Kesenjangan antara pagu indikatif dan kebutuhan riil ini menuntut tambahan dana guna menjaga kelangsungan fungsi peradilan secara optimal.
"Meskipun telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp16,959 triliun, kebutuhan riil MA masih jauh lebih besar. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan anggaran tahun 2027, MA masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp10,303 triliun," ujar Sugiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026), dilansir dari Antara.
Alokasi Anggaran yang Diajukan MAMenurutnya, permintaan anggaran tambahan tersebut dirinci menjadi beberapa pos penting. Sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebagai upaya memenuhi hak-hak pegawai peradilan, termasuk remunerasi dan tunjangan.
Selain itu, alokasi untuk belanja operasional digunakan memastikan kelancaran aktivitas satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Tidak kalah penting, belanja modal mendapat porsi yang signifikan guna pembangunan dan revitalisasi sarana-prasarana peradilan, termasuk rumah dinas hakim dan sistem teknologi informasi pendukung pelayanan hukum yang modern.
"Kondisi ini menunjukkan ruang fiskal yang tersedia untuk pengembangan sarana dan prasarana, transformasi digital, peningkatan layanan publik, pembangunan rumah dinas hakim, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur peradilan masih sangat terbatas," imbuh Sugiyanto.
Rincian Penggunaan Tambahan AnggaranPenambahan anggaran ini menjadi sangat penting untuk memastikan operasional peradilan dapat berjalan secara konsisten dan profesional. Ketersediaan dana yang memadai memungkinkan MA untuk menghadirkan layanan hukum yang lebih baik dan merespons kebutuhan masyarakat pencari keadilan secara efektif.
Di samping itu, anggaran tambahan diperlukan untuk melaksanakan program-program prioritas yang sejalan dengan agenda nasional pembangunan hukum serta reformasi peradilan untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan kualitas putusan.
Oleh sebab itu, MA mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10.303.767.509.000 yang dialokasikan untuk belanja pegawai Rp3,872 triliun, belanja operasional Rp821,595 miliar, belanja nonoperasional Rp328,474 miliar, dan belanja modal Rp5,280 triliun.
"Tambahan anggaran tersebut sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, serta mendukung pelaksanaan program prioritas MA pada 2027," katanya.
Belanja Pegawai dan Tunjangan HakimDari total tambahan anggaran, Rp3,872 triliun dialokasikan untuk pengeluaran terkait belanja pegawai. Anggaran ini diperuntukkan dalam rangka memenuhi hak dan kesejahteraan para hakim serta aparatur peradilan.
Hal ini mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, serta fasilitas lainnya seperti transportasi dan jaminan kesehatan.
Pemenuhan kebutuhan tersebut dianggap krusial untuk menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme para hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.
Biaya Operasional Satuan Kerja PengadilanPenambahan anggaran sebesar Rp821,595 miliar juga disiapkan untuk menutup kebutuhan belanja operasional satuan kerja pengadilan. Biaya ini melingkupi berbagai aspek seperti listrik, internet, pemeliharaan sarana dan prasarana, biaya perjalanan dinas, serta mutasi hakim.
Belanja Modal untuk Infrastruktur dan SaranaSementara itu, belanja modal mendapatkan porsi terbesar dengan nilai Rp5,280 triliun guna pengadaan dan pembangunan infrastruktur peradilan.
Dana ini akan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi gedung pengadilan, pembangunan rumah dinas hakim yang tersebar di 212 satuan kerja, pengadaan sarana teknologi informasi seperti perangkat digital dan sistem penanganan perkara elektronik, serta kendaraan operasional.
Program Prioritas dan Pengembangan Peradilan Layanan Hukum di Peradilan Umum dan AgamaMahkamah Agung menetapkan sejumlah program prioritas untuk periode 2027 yang mencakup berbagai aspek layanan hukum di lingkungan peradilan umum dan agama.
Di peradilan umum, fokus utama program meliputi layanan pos bantuan hukum, pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, serta penguatan kapasitas aparatur dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan.
Sedangkan di peradilan agama, prioritas diberikan pada layanan pos bantuan hukum, pelaksanaan sidang terpadu dan sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, serta penyelenggaraan sidang isbat nikah di luar negeri guna menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Peningkatan Kapasitas Hakim dan Pelatihan TerpaduPeningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama pengembangan sumber daya manusia dalam lembaga peradilan. Mahkamah Agung melalui Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi para hakim.
Dukungan Sistem dan Kelembagaan PeradilanSelain aspek sumber daya manusia, MA juga memberikan perhatian pada pengembangan sistem dan kelembagaan peradilan.
Badan Urusan Administrasi ditugaskan untuk menyusun pedoman peradilan, mengembangkan sistem penanganan perkara yang efisien, penguatan kelembagaan, serta melakukan analisis beban kerja hakim dan tenaga teknis peradilan.
Respons DPR dan Proyeksi AnggaranDalam rapat kerja, Ketua Komisi III DPR RI, Habibirokhman, menyampaikan pengajuan tambahan anggaran ini akan diperjuangkan selama ruang fiskal negara memungkinkan.
Dengan tambahan anggaran yang diusulkan mencapai Rp10,3 triliun, total pagu anggaran MA untuk tahun 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp27,263 triliun. Angka ini meningkat signifikan dibanding pagu indikatif tahun 2026.
